Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump, Hamas Sebut Lelucon

JAKARTA - Bergabungnya Israel ke dalam Dewan Perdamaian (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai pejabat kelompok militan Hamas sebagai lelucon.

Israel telah bergabung dengan inisiatif "Dewan Perdamaian" Presiden AS Donald Trump, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Hari Rabu, saat melakukan kunjungan ke Washington dan bertemu dengan Presiden Trump serta Menteri Luar Negeri Rubio.

Gambar yang dirilis sebelumnya pada Hari Rabu setelah pertemuan Netanyahu-Rubio menunjukkan mereka memegang dokumen dengan tanda tangan Netanyahu tentang bergabungnya Israel ke dewan tersebut.

Netanyahu mengatakan pada Hari Rabu bahwa ia "menandatangani aksesi Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’," melansir Al Arabiya dari Reuters (12/2).

Sementara itu, pejabat senior Hama mengatakan bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian merupakan lelucon, merujuk pada surat perintah penangkapan terhadapnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 21 November 2024 terkait kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza sejak konflik terbaru pecah pada Oktober 2023.

Met with U.S. Secretary of State @marcorubio at Blair House in Washington.

Ahead of my meeting at the White House with President Trump, I signed Israel’s accession as a member of the “Board of Peace.”

We will continue strengthening the unbreakable alliance between Israel and… pic.twitter.com/CJ4Lw92WdX

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2026

Menjawab pertanyaan dalam program "Evening" Al Jazeera Live, Hamdan menggambarkan keputusan itu sebagai "salah satu lelucon zaman ini," menekankan Netanyahu dicari oleh ICC atas tuduhan melakukan genosida, dan penerimaannya ke dewan ini menimbulkan pertanyaan tentang makna perdamaian di kawasan tersebut, seperti melansir Al Jazeera.

Diketahui, Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang diadopsi pada pertengahan November, memberi wewenang kepada dewan dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, di mana gencatan senjata yang rapuh dimulai pada Bulan Oktober di bawah rencana Presiden Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina Hamas.

Di bawah rencana itu, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan dewan tersebut, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global.

Dewan tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.

Banyak pakar hak asasi manusia mengatakan tindakan Trump yang mengawasi dewan untuk mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial.

Kehadiran Israel di dewan tersebut diperkirakan akan menimbulkan kritik lebih lanjut karena dewan tersebut tidak menyertakan perwakilan Palestina.

Negara-negara bereaksi hati-hati terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan pada akhir Januari. Banyak pakar khawatir dewan tersebut dapat melemahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat tradisionalnya tetap menjauh.

Gencatan senjata di Gaza telah berulang kali dilanggar, dengan setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak dimulai pada Oktober, menurut perhitungan Palestina dan Israel.

Tahap selanjutnya dari rencana Gaza Trump menyerukan penyelesaian masalah kompleks seperti perlucutan senjata Hamas, yang telah lama ditolak oleh kelompok tersebut, penarikan Israel lebih lanjut dari Gaza, dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional.