JAKARTA - Rusia menganggap pengerahan pasukan Barat di Ukraina sama sekali tidak dapat diterima, dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menegaskan pasukan tersebut akan dianggap sebagai sasaran militer yang sah.
Itu disampaikan Zakharova dalam pengarahan menanggapi komentar Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengenai rencana pengiriman pasukan dari apa yang disebut koalisi sukarelawan ke Ukraina.
"Ini sama sekali tidak dapat diterima bagi kami," tegas Zakharova, melansir TASS (4/2).
Zakharova mengulangi posisi Rusia yang telah lama dipegang, menekankan, "Rusia telah berulang kali menjelaskan bahwa kehadiran pasukan Barat di tanah Ukraina, di bawah bendera apa pun, mengancam keamanan kami. Kami akan memperlakukan pasukan ini sebagai sasaran militer yang sah."
Zakharova mengingatkan, "perluasan ruang geopolitik NATO yang tidak terkendali hingga ke perbatasan kami, termasuk Ukraina, telah menjadi salah satu akar penyebab konflik."
"Tanpa menghilangkan hal ini, penyelesaiannya tidak mungkin," tandasnya.
Zakharova memastikan "Rusia akan berupaya menyelesaikan masalah ini melalui cara militer atau politik," seraya mencatat bahwa Moskow telah mengusulkan "berbagai opsi."
Diberitakan sebelumnya, Sekjen NATO Mark Rutte mengatakan pada Hari Selasa, Ukraina akan segera menerima kehadiran militer dari pasukan sekutu begitu kesepakatan damai dengan Rusia tercapai.
BACA JUGA:
Berbicara di parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, di Kyiv, Sekjen Rutte mengatakan pasukan darat, udara dan laut dari negara-negara yang tergabung dalam kelompok informal "koalisi yang bersedia" akan dikerahkan ke Ukraina "segera."
"Ukraina membutuhkan dukungan yang kuat. Koalisi yang bersedia telah membuat kemajuan dalam hal jaminan, seperti yang disebutkan oleh (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky. Begitu kesepakatan damai ditandatangani, akan segera muncul pasukan bersenjata, pesawat di langit, dan dukungan maritim dari negara-negara NATO yang telah setuju," katanya, melansir Anadolu.
Diketahui, Rusia dan Ukraina dijadwalkan untuk membahas kemungkinan perjanjian perdamaian dalam pembicaraan yang dimediasi AS di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 4-5 Februari. Ini putaran kedua pertemuan trilateral kedua negara, yang sedianya dihelat akhir pekan lalu.