JAKARTA — PKB mengusulkan pembatasan kompetisi politik yang “panasnya tidak pernah berhenti” dan mendorong pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD.
Usul itu, menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto saat jajaran pengurus DPP dan ketua-ketua DPW PKB se-Indonesia audiensi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 Februari
“PKB dari dulu menginginkan pilkada melalui DPRD,” kata Muhaimin atau yang akrab dipanggil Cak Imin ini. Ia menilai politik yang terlalu kompetitif “tiap hari” justru tidak produktif. Namun ia belum membahas teknis lebih jauh, termasuk soal ambang batas parlemen.
Di luar isu sistem pemilu, PKB juga membawa usulan yang cukup serius. Pergeseran arah ekonomi. Cak Imin menyebut “ekonomi konstitusi” sebagai agenda bersama, merujuk Pasal 33 UUD 1945—intinya, negara harus aktif melindungi ekonomi kecil, memperluas akses permodalan, dan mencegah persaingan bebas yang “mencekik yang kecil”.
PKB meminta dukungan regulasi dari level undang-undang hingga keputusan strategis agar manfaat kebijakan tidak menumpuk pada “yang atas”.
Dalam pertemuan itu, Cak Imin menyatakan PKB siap menjadi “garda terdepan” menyukseskan program pemerintah, termasuk membangun ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) agar rantai pasok–permintaan lebih produktif.
Ia juga menyampaikan dukungan pada langkah diplomatik Prabowo, termasuk keterlibatan di Board of Peace.
Cak Imin mengatakan tidak ada pembahasan reshuffle maupun posisi Partai Kebangkitan Bangsa di kabinet. Soal dukungan pemerintahan hingga “sepuluh tahun”, ia menegaskan PKB “kompak minimal dua periode” dan belum membahas figur pendamping, termasuk Gibran Rakabuming Raka.
