JAKARTA - Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi rekomendasi Rapimnas I Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Ia mengingatkan wacana tersebut merupakan ide lama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin bahkan sejak Pilkada 2024.
"Iya ini kan ide lama Cak Imin, sudah diusulkan PKB, bahkan sebelum pilkada kemarin," ujar Daniel Johan kepada wartawan, Senin, 22 Desember.
Menurutnya, Pilkada lewat DPRD akan menekan biaya politik yang sangat tinggi sehingga diharapkan akan menurunkan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Apalagi, dalam dua bulan terakhir, sudah ada empat kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata anggota DPR dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil, Minggu, 21 Desember.
Usulan tersebut juga pernah disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di hadapan Presiden Prabowo Subianto di acara puncak hari ulang tahun ke-27 PKB di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2025.
Cak Imin mengusulkan dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Pola pertama, gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk langsung oleh presiden.
Pola kedua, kepala daerah setingkat bupati atau wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD kabupaten dan kota.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu meyakini perubahan sistem pilkada akan menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.
Menurut Cak Imin, pilkada secara langsung menghabiskan biaya yang tidak rasional dan membuat pemerintah daerah tetap bergantung pada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau otonom.
