BOGOR — Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk memperkuat pengembangan event pariwisata berbasis non-APBD sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disparbud di Gedung DPRD, Selasa 3 Februari. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Fajar Muhamad Nur, didampingi Sekretaris Komisi IV H. Subhan serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Fajar menilai kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut terobosan baru agar sektor pariwisata tetap bergerak dan mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memperbanyak gelaran event yang dibiayai melalui kolaborasi dengan pihak swasta, komunitas, maupun sponsor, tanpa bergantung pada APBD.
Menurutnya, alokasi anggaran promosi wisata saat ini masih minim jika dibandingkan dengan total anggaran Disparbud, padahal promosi menjadi kunci untuk menarik kunjungan wisatawan.
“Anggaran promosi masih sangat kecil. Padahal promosi adalah ujung tombak pariwisata. Karena itu, kami mendorong strategi non-APBD, salah satunya melalui event yang konsisten dan berkualitas,” ujar Fajar.
Komisi IV menargetkan, setelah proses kurasi dan verifikasi, setidaknya 90 event dapat digelar setiap tahun untuk menjaga pergerakan wisatawan ke Kota Bogor. Event tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain event, DPRD juga mendorong pengembangan destinasi potensial, seperti kawasan Mulyaharja, khususnya Saung Eling, yang memiliki nilai sejarah peninggalan kerajaan. Kawasan ini dinilai bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.
Fajar menambahkan, momentum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) juga harus dimanfaatkan sebagai peluang promosi. Ia meminta Disparbud menyiapkan skema penyambutan atlet dan ofisial agar mereka turut berwisata selama berada di Bogor.
Sementara itu, Kepala Disparbud Kota Bogor Firdaus menyatakan pihaknya siap memperkuat strategi pariwisata berbasis kolaborasi. Saat ini, Disparbud telah mencatat 56 event dalam kalender resmi, dengan 10 di antaranya ditetapkan sebagai agenda unggulan.
“Sepuluh event unggulan ini kami dorong untuk meningkatkan PAD dan menarik kunjungan wisatawan sebanyak mungkin,” kata Firdaus.
BACA JUGA:
Ia menegaskan, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan tanpa menggunakan APBD melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan komunitas. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program pariwisata meski di tengah tekanan keuangan daerah.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Harapannya, pariwisata tetap berjalan dan semakin dikenal tanpa bergantung penuh pada anggaran pemerintah,” ujarnya.