JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, memaparkan kondisi riil wilayah perbatasan RI–Malaysia dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR.
Gubernur Zainal mengungkapkan, tingginya harga barang kebutuhan pokok serta keterbatasan infrastruktur dasar masih dihadapi masyarakat perbatasan.
"Mahalnya harga barang bukan disebabkan kelangkaan, melainkan sulitnya akses distribusi. Di perbatasan, harga satu karung semen bisa mencapai Rp800 ribu, sedangkan elpiji 3 kilogram bisa mencapai Rp400 ribu. Ini bukan karena barang langka, tetapi karena akses distribusinya sangat sulit,” katanya dalam RDP di gedung DPR, Rabu, 21 Januari.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah perbatasan di Kaltara masih mengandalkan transportasi sungai menggunakan long boat yang harus melewati jeram, sehingga berisiko terhadap keselamatan jiwa dan barang.
“Masih ada daerah yang hanya bisa ditempuh dengan long boat melewati jeram. Risikonya bukan hanya barang hilang, tapi juga nyawa,” kata Zainal.
"Kondisi ini berdampak langsung pada lambannya pembangunan jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, serta layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah terluar di Kaltara," sambung dia.
Zainal menegaskan, Pemprov Kaltara telah berupaya membuka akses jalan di perbatasan. Namun, tingginya harga material membuat hasil pembangunan sangat terbatas.
“Kami sudah berupaya membuka akses jalan, namun dengan anggaran Rp5 miliar di Krayan, hanya mampu menghasilkan sekitar 800 meter jalan karena mahalnya bahan baku,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah provinsi menjalankan program afirmatif seperti dokter terbang serta subsidi angkutan orang dan barang untuk menjaga layanan dasar tetap berjalan.
Zainal menekankan komunikasi dengan pemerintah pusat telah menghasilkan dukungan anggaran Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di kawasan perbatasan.
“Yang kami harapkan adalah uluran tangan pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran lebih besar ke wilayah perbatasan, terutama untuk kebutuhan sosial, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Zainal menambahkan, perhatian terhadap perbatasan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara.
“Wilayah perbatasan adalah beranda terdepan negara. Perhatian terhadap masyarakat di sana sama artinya dengan menjaga kedaulatan NKRI,” tutupnya.
Rapat dipimpin Tim Panja Komisi II DPR dan dihadiri perwakilan pemerintah pusat serta daerah perbatasan, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman.
