Bagikan:

JAKARTA - PDI Perjuangan menyinggung pentingnya sistem meritokrasi dalam tata kelola internal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Partai berlambang banteng ini mendesak pemerintah untuk menerapkan sistem tersebut.

Hal itu merupakan salah satu poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari.

"Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," ujar Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.

PDIP kembali mengingatkan fungsi TNI pasca reformasi dengan menjauhi politik praktis. Selain itu juga mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, danı berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global.

Di samping itu, PDIP meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan para prajurit. "Menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PDIP mengusung tema ‘Satyam Eva Jayate’ dengan subtema ‘Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya’ dalam Rakernas yang dilaksanakan dari Sabtu hingga Senin, 10-12 Januari.

Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sanskerta yang artinya "Kebenaran akan Menang".

Subtema “Di Sanalah Aku Berdiri untuk Selama-lamanya” diambil dengan mengutip lagu Indonesia Raya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Rakernas partainya dihadiri pengurus PDIP di tingkat pusat dan daerah yang diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara.

"Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakkan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai," kata dia melalui keterangan persnya, Jumat, 9 Januari.