TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan dan program nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi di Kota Tarakan, Jumat, 9 Januari.
Ingkong Ala mengatakan, pihaknya (Pemprov) menyambut baik kehadiran Menteri PPPA beserta jajarannya sebagai bentuk perhatian konkret pemerintah pusat terhadap penguatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltara.
“Kehadiran Ibu Menteri merupakan kehormatan bagi kami sekaligus bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya di Kalimantan Utara,” kata Ingkong Ala.
Ia menegaskan, dukungan itu diwujudkan melalui penguatan regulasi, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan ramah anak, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.
"Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi perempuan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tegas Ingkong.
“Kami meyakini kolaborasi yang solid akan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” sambung dia.
Ingkong berharap melalui rakor itu terbangun kesamaan persepsi, komitmen bersama, serta langkah-langkah konkret dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor di Kaltara.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menekankan pentingnya percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di seluruh kabupaten dan kota.
“UPTD menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat transformasi Desa dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI),” ujar Arifah.
"RBI diharapkan menjadi wadah kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka kekerasan, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan," kata dia.
