Bantuan Ternak Korban Banjir di Sumatera Disambut Baik, DPR Pasang Alarm Pendataan

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud menyambut baik langkah pemerintah yang memberikan penggantian atas kerugian hewan ternak warga yang mati atau hilang akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Namun, ia mengingatkan kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pendataan yang akurat agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh pendataan akurat di lapangan,” ujar Ruslan, Selasa, 6 Januari.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh II itu menilai kebijakan penggantian ternak mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi mata pencaharian warga terdampak bencana. Bagi masyarakat pedesaan, kata dia, ternak bukan sekadar aset, melainkan sumber utama penghidupan keluarga.

“Di Aceh jumlah peternak cukup besar. Mereka kehilangan mata pencaharian setelah banjir dan longsor menghantam. Jadi sudah selayaknya mereka mendapatkan bantuan,” katanya.

Meski demikian, Ruslan mengingatkan tanpa data yang riil, valid, dan mutakhir, penyaluran bantuan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Bantuan yang tidak tepat sasaran, menurutnya, bisa memicu kecemburuan sosial hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Tanpa data yang valid, bantuan bisa meleset. Ada yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara yang tidak terdampak bisa tercatat sebagai penerima. Ini yang harus dicegah,” ujarnya.

Ruslan menekankan pentingnya peran kepala desa, perangkat gampong, serta dinas terkait dalam melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerugian peternak akibat banjir dan longsor. Pendataan tersebut, kata dia, harus dilakukan secara faktual, diverifikasi langsung di lapangan, dan segera dilaporkan kepada Kementerian Pertanian sebagai dasar penyaluran bantuan.

Mantan Bupati Bireuen itu juga mengingatkan agar pendataan tidak bersifat administratif semata atau hanya mengandalkan data lama. Data yang digunakan, menurutnya, harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

“Jangan menggunakan data usang atau sekadar perkiraan, karena ini menyangkut hak masyarakat korban bencana dan masa depan ekonomi mereka,” tegasnya.

Selain itu, Ruslan mendorong para penyintas banjir, khususnya peternak, untuk aktif mengawal proses pendataan. Ia menilai keterlibatan langsung warga penting untuk memastikan data yang dihimpun aparatur desa sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Penyintas juga punya hak memastikan data mereka benar. Jika ada yang terlewat atau tidak sesuai, segera disampaikan. Transparansi ini penting agar bantuan benar-benar adil,” pungkasnya.