DPR: Indonesia Wajib Menentang Penangkapan Presiden Maduro

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, menanggapi penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurutnya, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) wajib menentang segala bentuk tindakan sewenang-wenang yang melanggar kedaulatan negara lain, apa pun alasannya.

“Landasan sikap Indonesia sudah sangat jelas dan tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 5 Januari.

Selain itu, TB Hasanuddin menegaskan, Indonesia melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus bersikap proaktif mendorong penyelesaian tindakan sepihak tersebut melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” tegas Mayjen (Purn) TNI itu.

TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga penangkapan Presiden Maduro berpotensi menimbulkan gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” jelas Legislator PDIP dari Dapil Jawa Barat itu.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menilai, peristiwa ini juga memberikan pelajaran strategis yang sangat penting bagi Indonesia. Bahwa begitu mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap seorang presiden di ibu kota negaranya sendiri, yang tentu tidak terjadi tanpa sebab.

"Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” katanya.

TB Hasanuddin menekankan, bahwa Pemerintah Indonesia harus belajar dari situasi Venezuela dengan memperkuat kepercayaan publik, soliditas nasional, serta kesiapsiagaan pertahanan negara.

“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” pungkas anggota komisi bidang hubungan luar negeri dan pertahanan itu.

Seperti dilansir Reuters pada Minggu, 4 Januari, serangan AS dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela yang menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

Maduro dan istrinya ditangkap pada Sabtu, 3 Januari dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump juga menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.