Ini Daerah yang Mulai Dibangun Hunian Pascabencana Sumatera

JAKARTA - Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap berjalan meski memasuki pergantian tahun. Pemerintah memastikan proses penyiapan lahan hingga pembangunan fisik dikebut di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis, 25 Desember 2025.

Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara itu, enam kabupaten lainnya masih berada pada tahap awal penyiapan lokasi.

Enam daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen. Di wilayah ini, proses masih difokuskan pada pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara.

Adapun dua kabupaten lainnya, yakni Aceh Timur dan Nagan Raya, masih berada pada tahap identifikasi lahan untuk pembangunan hunian.

Pratikno menjelaskan pembangunan huntara dan huntap dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri, dengan koordinasi di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan, memang salah satu tantangan dalam proses ini ialah penyiapan lahan. Sekali lagi, penyiapan lahan dilakukan Pemerintah Daerah, pembangunannya dikerjakan oleh Pemerintah Pusat atas koordinator dari BNPB," ujar Pratikno, dikutip Jumat, 26 Desember 2025.

Selain huntara, persiapan pembangunan hunian tetap juga mulai dilakukan, khususnya bagi warga yang permukimannya harus direlokasi. Termasuk di dalamnya skema hunian mandiri yang dibangun di atas lahan milik warga.

Untuk wilayah Sumatera Utara, empat kabupaten dan kota sudah masuk tahap pembangunan huntara dan huntap. Daerah tersebut ialah Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.

Sementara di Sumatera Barat, terdapat lima kabupaten yang sedang berproses dalam pembangunan huntara. Kabupaten Pesisir Selatan membangun delapan unit huntara, Kabupaten Lima Puluh Kota membangun tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman mendirikan tujuh kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar terdapat satu kopel, serta Kabupaten Agam ada dua kopel.

Di luar sektor perumahan, Pratikno juga menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur jalan. Dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 72 ruas sudah kembali berfungsi.

Sembilan ruas jalan lainnya masih dalam tahap penanganan dan perbaikan.

"Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan ruas jalan ini dan tidak berhenti agar kontektivitas serta layanan logistik akan semakin lancar," kata Pratikno.

Pemulihan juga menyasar sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak bencana dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026.

Target ini disampaikan Pratikno setelah melihat sekitar 65 persen sekolah telah siap beroperasi usai dilakukan pembersihan dan revitalisasi pascabencana.

"Arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat jelas, sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat."

"Kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik, itu adalah perintah Pak Presiden yang harus kita jalankan sebaik-baiknya," tutur dia.

Di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui BNPB, BMKG, serta TNI-Polri untuk menekan intensitas curah hujan di wilayah terdampak.