Kabinet Israel Setujui Pembangunan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

JAKARTA - Kabinet Keamanan Israel menyetujui pendirian 19 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, langkah yang menurut menteri sayap kanan Israel pada Hari Minggu bertujuan untuk mencegah pembentukan negara Palestina.

Keputusan ini menjadikan total jumlah permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir menjadi 69, menurut pernyataan dari kantor Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

"Usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria telah disetujui oleh kabinet," kata pernyataan itu, tanpa menyebutkan kapan keputusan itu diambil, dilansir dari Al Arabiya dan AFP (22/12).

Persetujuan terbaru ini datang beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat - yang semuanya dianggap ilegal menurut hukum internasional - telah mencapai tingkat tertinggi sejak setidaknya tahun 2017.

Smotrich diketahui merupakan pendukung vokal perluasan permukiman dan juga seorang pemukim.

"Di lapangan, kami menghalangi pembentukan negara teror Palestina," katanya dalam pernyataan tersebut.

"Kami akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur kami, dengan keyakinan pada keadilan jalan kami," tandasnya.

Kantor Smotrich mengatakan 19 pemukiman yang baru disetujui tersebut terletak di daerah yang digambarkan sebagai daerah "sangat strategis" menambahkan dua di antaranya - Ganim dan Kadim di Tepi Barat utara - akan dibangun kembali setelah dibongkar dua dekade lalu.

Lima dari 19 pemukiman tersebut sudah ada tetapi sebelumnya belum diberikan status hukum berdasarkan hukum Israel, kata pernyataan itu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini mengecam apa yang digambarkannya sebagai perluasan pemukiman Israel yang “tanpa henti” di wilayah pendudukan.

Hal itu "terus memicu ketegangan, menghambat akses warga Palestina ke tanah mereka dan mengancam kelangsungan hidup negara Palestina yang sepenuhnya merdeka, demokratis, berkesinambungan, dan berdaulat," katanya awal bulan ini.

Sebuah laporan PBB mengatakan perluasan pemukiman berada pada titik tertinggi sejak 2017, ketika PBB mulai melacak data tersebut.

“'Angka-angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Guterres, seraya mencatat bahwa rata-rata 12.815 unit perumahan ditambahkan setiap tahun antara tahun 2017 dan 2022.

"Perkembangan ini semakin memperkuat pendudukan Israel yang melanggar hukum dan melanggar hukum internasional serta merusak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," tegasnya.

Tidak termasuk Yerusalem Timur, yang diduduki dan dianeksasi oleh Israel pada tahun 1967, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat, bersama dengan sekitar tiga juta penduduk Palestina.

Meskipun semua pemukiman Israel di wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional, beberapa pos terdepan liar juga ilegal di mata pemerintah Israel.

Namun, banyak dari pos-pos tersebut kemudian dilegalkan oleh otoritas Israel, yang memicu kekhawatiran tentang kemungkinan aneksasi wilayah tersebut.

Pekan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan Israel tentang aneksasi Tepi Barat.

"Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi," kata Presiden Trump dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Majalah Time.

Diketahui, Israel telah menduduki Tepi Barat sejak 1967, dan kekerasan di sana meningkat tajam sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023 setelah serangan Hamas terhadap Israel.

Pasukan atau pemukim Israel telah membunuh setidaknya 1.027 warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya pertempuran di Gaza, menurut perhitungan AFP berdasarkan angka dari kementerian kesehatan Palestina.

Di sisi lain, sedikitnya 44 warga Israel telah tewas di Tepi Barat dalam serangan Palestina atau operasi militer Israel selama periode yang sama, menurut data Israel.