Bagikan:

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menanggapi rencana pemerintah untuk membangun 2.000 unit rumah atau hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mempercepat proses persiapan, terutama terkait ketersediaan lahan.

“Pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan lahan yang tepat untuk pembangunan rumah bagi korban bencana," ujar Sudjatmiko kepada wartawan, Rabu, 17 Desember.

Ia menegaskan bahwa langkah pembangunan hunian tetap merupakan kebijakan penting dan mendesak guna memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali hidup layak dan aman.

"Penentuan lokasi sangat krusial agar proses pembangunan bisa segera dilakukan tanpa hambatan,” imbuhnya.

Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat VI itu menekankan, lokasi hunian tetap harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keamanan dari potensi bencana lanjutan, aksesibilitas, serta kedekatan dengan sumber mata pencaharian warga.

Ia juga menekankan bahwa lahan yang digunakan idealnya tidak jauh dari rumah dan lingkungan asal masyarakat yang terdampak banjir.

“Lokasi hunian tetap sebaiknya tidak jauh dari rumah masyarakat sebelumnya, agar mereka tidak tercerabut dari lingkungan sosial, aktivitas ekonomi, dan akses pendidikan maupun layanan dasar lainnya,” jelas Sudjatmiko.

Sudjatmiko berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan optimal sehingga program pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera dapat terlaksana tepat waktu dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Komisi V DPR RI akan terus mengawal program tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para korban bencana," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi atau Rekonstruksi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan. Nantinya, Satgas ini akan membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang terkena dampak bencana.

Hal itu dinyatakan Presiden Prabowo saat memberikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Kota Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember.

Prabowo menyampaikan, dirinya mendapatkan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, bahwa mulai hari Minggu, 16 Desember, pemerintah kemungkinan akan membangun sebanyak 2.000 rumah.

"Mungkin mulai hari Minggu ini kita akan bangun 2.000 rumah kemungkinan ini jadi saja rumah tetap ya, jadi semua unsur kerja sama jangan cari alasan cari lahan, pakai lahan milik negara kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi hutan itu kita pakai semua," kata Prabowo.

Soal anggaran, Prabowo mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh dari hasil penghematan yang dilakukan pemerintah.

"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena uangnya ada. Uangnya ada justru pemerintah kita yang saya pimpin kita menghemat ratusan triliun yang saya diserang di maki-maki bahwa efisiensi ini salah," tegas Prabowo.