Indonesia Masuk Dewan IMO, Menhub Tegaskan Mandat Global Bukan Sekadar Prestasi

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan keterlibatan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C berjalan efektif guna memperkuat peran strategis nasional dalam tata kelola keselamatan dan pelayaran maritim global.

Dudy mengatakan Kementerian Perhubungan mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk memastikan kontribusi Indonesia selama periode keanggotaan 2026–2027 berjalan optimal dan berdampak pada tatanan maritim global.

“Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait, baik nasional maupun internasional,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Antara, Minggu, 14 Desember.

Ia menyampaikan, Kementerian Perhubungan telah menggelar kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO sebagai bagian dari persiapan awal pelaksanaan mandat tersebut.

Dudy menegaskan, keberhasilan Indonesia terpilih sebagai Anggota Dewan IMO bukan sekadar capaian diplomasi, melainkan mandat global yang harus dijalankan dengan komitmen tinggi dan kontribusi nyata bagi tata kelola kemaritiman dunia.

Menurut dia, kepercayaan tersebut merupakan konsekuensi sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia sebagai negara maritim.

“Capaian ini bukan hanya persoalan angka atau posisi, ini adalah cerminan nyata dari kepercayaan global terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia,” ujar Dudy.

Dalam pemilihan yang berlangsung pada Sidang Majelis IMO ke-34 pada akhir November, Indonesia meraih 138 suara dan menempati posisi kelima dari 26 negara kandidat. Hasil tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel dan memiliki peran strategis dalam pengembangan kebijakan pelayaran global.

Menhub menekankan, keanggotaan di Dewan IMO membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam pembentukan kebijakan maritim internasional.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab geografis dan historis dalam menjaga jalur pelayaran internasional. Indonesia tidak hanya menjadi pengguna jalur laut dunia, tetapi juga penjaga simpul-simpul strategisnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ia menegaskan, keanggotaan tersebut bukan tujuan akhir, melainkan platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional terwakili dalam setiap perumusan kebijakan maritim global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap agenda penting dunia.

“Seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, serta peningkatan keselamatan dan kapasitas negara berkembang,” kata Dudy.

Dudy juga menyoroti pentingnya kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan maritim yang semakin kompleks.

“Sinergi lintas kementerian dan lembaga, dukungan industri, asosiasi, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat terus memperkuat posisinya dalam diplomasi maritim internasional,” ujar Dudy.