2.798 Sekolah Rusak, Ketua Komisi X DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Pulihkan Pendidikan Sumatera

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN mempercepat pemulihan layanan pendidikan pascabencana di Sumatera. Ia menegaskan pemerintah harus memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada anak-anak dan masa depan generasi penerus bangsa.

"Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya," ujar Hetifah kepada wartawan, Rabu, 10 Desember.

Ia menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan tetap berjalan bagi para siswa yang terdampak.

Hetifah menjelaskan bahwa dalam rapat Komisi X DPR bersama Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN pada Senin, 8 Desember, disepakati langkah cepat untuk menangani persoalan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut Legislator Golkar dari Dapil Kalimantan Timur itu, bencana di Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. “Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600.000 siswa terganggu proses belajarnya,” ujar Hetifah.

Di tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 60 perguruan tinggi juga terdampak. Aktivitas akademik terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat di kampus. Hetifah menilai kondisi ini menunjukkan rendahnya ketahanan sistem pendidikan nasional terhadap bencana.

“Dalam kondisi darurat seperti ini, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, meskipun melalui ruang darurat, tenda, atau balai desa,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa rehabilitasi sekolah tidak boleh berjalan lambat atau tersandera birokrasi. Karena itu, Komisi X DPR mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, BNPB, Kementerian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah agar pemulihan pendidikan berjalan cepat dan terarah.

Hetifah menilai ada delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama, memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai agar ritme belajar anak tidak hilang.

Kedua, mempercepat rehabilitasi gedung sekolah dengan standar tahan bencana. Ketiga, menyediakan layanan psikososial bagi siswa dan guru. Keempat, memastikan perlengkapan belajar dasar tersedia, termasuk alat tulis, buku, seragam, serta gawai.

Kelima, memberikan relaksasi aturan pendidikan, menyederhanakan administrasi, menunda proses penilaian seperti ujian, serta mempercepat penyaluran bantuan operasional dan rehabilitasi. Keenam, memberikan pembebasan UKT atau beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar wilayah bencana namun keluarganya terdampak.

“Ketujuh, memberikan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang terdampak. Terakhir, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas,” ujar Hetifah.