JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang mencakup pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI pada 2025–2026.
"Saya meminta kepada dinas sumber daya air untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026, 2025, 2026 ini untuk NCICD, National Capital Integrated Coastal Development," kata Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin, 8 Desember.
Pramono mengakui proyek NCICD memiliki tingkat kerumitan tinggi, mulai dari kondisi lapangan hingga lintas kewenangan antar-lembaga. Ia juga menanggapi munculnya kritik yang ramai di media sosial setelah terjadinya kebocoran tanggul beberapa waktu lalu.
“Memang, pembangunan kompleks sekali. Jadi kemudian kalau ada masukan, saran dan bahkan kemarin kan banyak influencer yang hanya melihat di satu sisi (terkait kebocoran tanggul) dan kemudian memviralkan, enggak apa-apa,” ujarnya.
Ia meminta Dinas SDA memastikan pengawasan dan mitigasi tetap berjalan. Segmen pembangunan yang menjadi fokus lanjutan meliputi Asahi Mas sepanjang 1,2 kilometer, Ancol Barat Seafront 0,8 kilometer, dan Tanggul Mitigasi Muara Angke sepanjang 1,1 kilometer.
"Ini menjadi hal yang kemudian saya meminta kepada sumber daya air untuk diantisipasi," tutur Pramono.
Dalam perencanaan NCICD, Pemprov DKI memiliki kewajiban membangun tanggul laut sepanjang 28,2 kilometer, Pemprov DKI baru merampungkan 11,8 kilometer sehingga masih menyisakan 16 kilometer yang harus dikejar.
Ia menyebut, pada 2026, pengerjaan di kawasan Pantai Mutiara menjadi prioritas dengan target sekitar 430 meter sisi timur dan 100 meter sisi barat.
"Maka harapan saya kalau dari 28 kilometer itu 11 kilometer sekian sudah kita lakukan, masih kurang 16 kilometer sekian," ucapnya.
Selain Pemprov DKI, sebagian pembangunan Giant Sea Wall juga dikerjakan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah daerah tetap memegang peran utama dalam perlindungan wilayah pesisir Ibu Kota.
Oleh sebab itu, Pramono menilai koordinasi dalam melakukan mitigasi struktur tanggul perlu dilakukan lintas sektor.
"Yang seperti ini kenapa kok ada seperti dibagi-bagi, yaitu adalah kesepakatan yang pada waktu itu dilakukan. Tetapi apapun saya sudah memerintahkan kepada SDA, penanggungjawab utama tentunya adalah Pemerintah DKI Jakarta karena apapun Pemerintah DKI Jakarta harus hadir untuk itu," jelas Pramono.
Seperti halnya di tanggul Muara Baru yang sempat viral ini, Pramono mengungkap penanggung jawabnya adalah Pelindo. Namun, Pramono ingin Pemprov DKI membantu melakukan perbaikan.
"Maka untuk yang kawasan Pelindo kami akan minta untuk di Muara Baru untuk segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air. Hal yang berkaitan dengan Ancol, pekerjaan umum, KKP, mudah-mudahan bisa dilakukan bersama-sama. Untuk penanggulangan kejadian yang terjadi di Jakarta seperti rob kemarin, mudah-mudahan akan lebih baik," imbuhnya.
