JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti fenomena masyarakat yang belakangan ini lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan melapor kepada pihak kepolisian saat menghadapi berbagai persoalan.
Ia meminta Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, khususnya dalam merespons laporan masyarakat.
“Ketika masyarakat merasa laporannya diabaikan atau prosesnya berbelit, mereka akan mencari institusi lain yang dianggap lebih responsif. Fakta bahwa Damkar menjadi pilihan pertama untuk berbagai masalah yang sebenarnya berada dalam ranah kepolisian menunjukkan ada yang tidak beres dan perlu dibenahi,” ujar Abdullah kepada wartawan, Selasa, 25 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pramono Resmi Larang Penjagalan dan Penjualan Daging Anjing-Kucing di Jakarta
25 November 2025, 14:22 -
| BERITA
Tangki Kondensatnya di Lhokseumawe Kebakaran, PT PGE: Jauh Pemukiman Penduduk
25 November 2025, 14:31 -
| BERITA
Bantah Protes Soleh Solihun Soal Rotasi PNS DKI Mendadak, Rano Karno: Prosesnya Panjang
25 November 2025, 13:01 -
| BERITA
KPK Panggil 2 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB Hari Ini
25 November 2025, 13:28 -
| BERITA
Trump Resmi Cap Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris Global
25 November 2025, 12:33
Ia juga menilai bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Damkar bukan hanya karena profesionalitas lembaga tersebut, tetapi juga karena enggannya masyarakat berurusan dengan polisi akibat pengalaman buruk sebelumnya.
“Masyarakat akhirnya enggan lapor polisi. Mereka lebih memilih lapor Damkar karena merasa lebih cepat ditangani. Ini harus menjadi introspeksi bagi Polri,” katanya.
Karenanya, Abdullah mendesak Polri untuk terus berbenah, memperbaiki sistem pelayanan publik, meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat, serta memperkuat integritas aparat di lapangan. Menurutnya, pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dilakukan melalui tindakan nyata dan perbaikan berkelanjutan.
“Saya mendorong Polri untuk melakukan pembenahan struktural maupun kultural. Kepercayaan publik adalah modal utama institusi penegak hukum. Ini bukan sekadar kritik, tetapi ajakan untuk memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Abdullah.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #ibadah haji 2026 #erupsi gunung dukono #IKD #krisis bbm #konflik timur tengahPopuler
