Bagikan:

JAKARTA - Militer Korea Selatan (Korsel) mengajukan perundingan dengan Korea Utara (Korut) untuk menghindari bentrokan di daerah perbatasan kedua negara.

Pengajuan perundingan disampaikan Wakil Menteri Kebijakan Pertahanan Nasional Korsel, Kim Hong-cheol, dalam jumpa pers pada Senin 17 November.

“Untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja dan meredakan ketegangan militer, militer kami secara resmi mengusulkan agar kedua belah pihak mengadakan perundingan militer antar-Korea untuk membahas pembentukan garis referensi yang jelas untuk MDL,” ujar Kim, Senin 17 November, dikutip dari AFP.

Kim mengatakan, telah terjadi penerobosan garis demarkasi perbatasan dilakukan oleh tentara Korut. Tentara itu, lanjut dia, “sambil memasang jalan taktis, pagar, dan memasang ranjau.”

Menindaklanjuti adanya pelanggaran garis demarkasi militer di perbatasan, Kim menjelaskan tentara Korsel melepaskan tembakan peringatan.

"Dan mengeluarkan siaran untuk mendorong Korea Utara mundur ke pihak mereka," sambungnya.

Kim mengatakan serangan antara tentara Korut-Korsel di perbatasan baru-baru ini terjadi karena “hilangnya banyak penanda MDL” yang dahulu dipasang berdasarkan Perjanjian Gencatan Senjata 1953 yang menghentikan Perang Korea.

Korsel dan Korut secara teknis masih berperang karena konflik antara keduanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

MDL terletak di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ), kawasan penyangga selebar 4 kilometer yang membentang sepanjang 250 kilometer (160 mil) melintasi semenanjung Korea.

Perundingan militer yang diusulkan Korsel ini menyusul tawaran Presiden Korsel Lee Jae Myung untuk berdiskusi lebih jauh dengan Korut tanpa prasyarat. Tindakan Lee 360 derajat berbeda dengan Yoon Suk Yeol, Presiden Korsel sebelumnya yang konservatif.

Yoon Suk Yeol semasa memipin mengadopsi pendekatan keras terhadap Korut yang makin "mesra" dengan Rusia semenjak perang Ukraina. Tindakan Yoon mendorong hubungan antar-Korea ke titik terendah dalam beberapa tahun.

Sementara Lee diketahui sejak dilantik pada Juni 2025, telah mengambil sejumlah langkah untuk meredakan ketegangan militer dengan Korut yang bersenjata nuklir. Salah satunya menyingkirkan pengeras suara propaganda di sepanjang wilayah perbatasan dan melarang penyebaran selebaran anti-Pyongyang.

Namun, sejauh ini Korut belum menanggapi tawaran Lee terkait diskusi lebih jaut tanpa prasyarat.