Anggaran Belum Terserap 100 Persen, BGN Ajukan Tambahan Rp28,6 Triliun Untuk MBG

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan pihaknya mengajukan tambahan anggaran Rp28,6 triliun ke kementerian Keuangan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun saat ini, anggaran MBG senilai Rp71 triliun belum terserap 100 persen. 

Pengajuan tambahan anggaran itu disampaikan Dadan dalam rapat evaluasi program dan penyerapan anggaran BGN Tahun 2025 bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Rabu, 12 November. 

Dadan mengatakan, penyerapan Badan Gizi Nasional memang terlihat eksponensial. Menurut Dadan, banyak pihak yang awalnya meragukan bahwa BGN bisa menyerap anggaran Rp71 triliun.

"Karena kita lihat Januari saja kita hanya menyerap Rp52 miliar. Februari hanya Rp1,1 triliun, Maret itu Rp1,8 triliun, April saja masih Rp2,5. Alhamdulillah sekarang kita sudah menyerap Rp43,474 triliun, sudah mencakup 61,2 persen dan minggu ini masih akan bertambah karena kami sedang proses beberapa tagihan yang akan segera kita bayarkan di minggu ini. Sehingga akan, melebihi Rp43 triliun, dan ini mencakup 61,23 persen dari total pagu anggaran Rp71 triliun," kata Dadan. 

Dadan meyakini, dalam waktu kurang lebih 1 bulan 20 hari, seluruh anggaran tersebut bakal terserap. Bahkan, kata dia, BGN akan membutuhkan anggaran sekitar Rp29,5 triliun untuk program MBG. 

"Jadi di akhir November ini kita akan menyerap tambahan Rp8,5 triliun. Eh, sampai tanggal 15 Desember kita akan serap tambahan Rp10 triliun dan kemudian di akhir Desember kita akan serap Rp11 triliun, sehingga total akan kita butuhkan dalam 50 hari terakhir ini 29,5 triliun," tuturnya. 

"Sementara pagu anggaran untuk bantuan pemerintah makan bergizi itu pagunya Rp51,2. Jadi yang sudah terserap itu Rp36,23 triliun sehingga anggaran yang tersedia hanya Rp14,97 triliun. Dengan proyeksi kebutuhan tersebut, maka kita akan membutuhkan tambahan senilai Rp14,53 triliun untuk, eh, program bantuan pemerintah makan bergizi," lanjut Dadan. 

Selain itu, Dadan mengatakan BGN juga sedang mengembangkan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah-daerah terpencil dengan total 8.000 dapur. Polanya, BGN bekerja sama dengan satuan tugas pemerintah daerah yang kemudian menentukan titik-titiknya berbasis kebutuhan. 

"Daerah terpencil ini adalah daerah yang tidak bisa dijangkau lebih dari 30 menit dari daerah terdekat. Bisa di daerah pegunungan, bisa daerah yang dibatasi oleh sungai, bisa dilatasi oleh laut, pulau, atau di daerah pedalaman. Sehingga kita harus dirikan SPPG-SPPG yang kapasitasnya di bawah 1.000 dengan ukuran 10x15 dan ini kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menentukan termasuk calon investornya," ungkapnya. 

Dadan menyebut, bangunan SPPG di daerah terpencil ini berbeda dengan di daerah aglomerasi yang diberikan insentif harian. Di daerah SPPG terpencil ini, kata Dadan, SPPG dibangun dan begitu selesai langsung disewakan in advance selama 4 tahun.

Sehingga BGN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Penilaian Kekayaan Negara. "Nanti kita akan melihat di setiap daerah itu kelayakan berapa sewa yang bisa dikeluarkan untuk SPPG yang terbangun di daerah terpencil. Seperti contoh misalnya kalau kita bangun 1,5 miliar, maka break-even point-nya adalah 3 tahun, itu 500. Maka mungkin kalau kita sewa 4 tahun di depan, itu kita bisa bayar Rp2 miliar.

"Demikianlah kurang lebih, tapi ini sangat tergantung dari nanti penilaian dari tim, Kementerian Keuangan berapa kelayakan untuk sewa di depan. Nanti pengelolaannya kita akan kerjasamakan dengan pemuda setempat, masyarakat setempat, sehingga keterlibatan masyarakat akan ada," imbuhnya. 

Karenanya, Dadan mengatakan bahwa BGN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp28,6 triliun dengan total anggaran BGN Tahun 2025 sebesar Rp99 triliun.

"Nah kemudian total kebutuhan anggaran kita, tambahan yang kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Jadi, Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99 persen dana Rp71 triliun, kemudian ditambah dengan Rp28,63 triliun, sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp99 triliun di tahun 2025," pungkasnya.