JAKARTA - Polemik utang Kereta Cepat Whoosh yang memicu perdebatan terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kini mereda, pasca Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Dia menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas utang megaproyek ini.
Prabowo juga mengaminkan pernyataan Mantan Presiden Jokowi bahwa Whoosh bukan sekadar proyek komersial, melainkan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation atau PSO). Hal ini diungkapkan Prabowo pada Selasa, 4 November, saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru.
Ekonom Celios Nailul Huda menilai, pernyataan Prabowo dan Jokowi yang menyebut Whoosh adalah investasi sosial adalah pernyataan yang keliru. Menurutnya, Whoosh tidak dapat dianggap memiliki manfaat sosial yang luas karena tarifnya yang cukup tinggi (mulai Rp250 ribu).
Sehingga, Whoosh bukanlah barang publik, melainkan barang privat karena hanya terjangkau oleh kalangan menengah ke atas, sehingga dampak sosialnya sangat terbatas.
