Minta KPK Usut Utang Whoosh, Banggar: Rekomendasi Awal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bukan Bandung

JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan terkait polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Said mengatakan, pada awalnya Banggar DPR merekomendasikan proyek kereta cepat dengan rute Jakarta-Surabaya bukan Jakarta-Bandung.

Kendati demikian, Said menilai bahwa penyelidikan KPK jangan sampai menghentikan proyek yang berjalan. Serta akan lebih baik, jika proyek kereta cepat kembali kepada tujuan awal.

"KPK segera melakukan penyelidikan, penyidikan. Itu akan lebih baik. Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik. Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat. Jakarta, Bandung, Surabaya. Banyuwangi itu akan besar sekali. Dan mungkin itu yang lebih visibel daripada hanya berhenti di Bandung," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November.

"Kalau Banggar awal bukan di Bandung, awal memang Jakarta-Surabaya. Itu rekomendasi Banggar tetap ada di tahun 2017," sambung anggota Fraksi PDIP itu.

Lebih jauh, Said mengungkap skema awal proyek KCIC yakni Bussines to Bussines namun kemudian diambil alih oleh pemerintah dan skemanya menjadi Government to Government. Maka segala risiko diambil dengan pembagian saham Indonesia 60 persen, dan China 40 persen, termasuk modal dan risiko utang.

"Sehingga APBN yang menanggung. Namun ketika Badan Usaha Milik Negara itu tidak lagi di bendahara umum negara. Tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan. Dia berdiri sendiri Danantara. Dan dari feedernya masuknya ke Danantara. Sesungguhnya make sense saja, wajar saja. Dan menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC. Termasuk liability-nya. Termasuk hutangnya," jelas Said.

"Bahwa kemudian Bapak Presiden ngambil kebijakan lain. Kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden. Kalau itu akan dibebankan hutangnya kepada APBN yang harus menanggung membayar hutang KCIC," lanjutnya.

Said menilai, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan tidak sanggup membayar utang Whoosh. Karena menurutnya, fiskal Indonesia masih cukup bagus, hanya saja utang Whoosh bukan prioritas.

"Ini bukan soal sanggup, tidak sanggup. Karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian, ya cadangan saja. Cadangan anggarannya ada DBA pun ada. Tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor real. Agar prioritasnya tetap terus meningkat," pungkasnya.