Pemilu Myanmar akan Dibahas di Pertemuan ASEAN, Indonesia Tekankan Implementasi Efektif 5PC

JAKARTA - Implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN menjadi hal penting dari situasi yang terjadi di Myanmar saat ini, dengan penyelenggaraan Pemilu di negara itu menjadi salah satu pembahasan dalam rangkaian pertamuan negara-negara ASEAN yang dimulai akhir pekan ini.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN akan digelar pada 26-28 Oktober di Malaysia. Sebagai bagian dari rangkaian KTT, akan ada pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN khusus tentang Myanmar pada 24 Oktober sore, kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro.

"Tentunya masalah Pemilu akan menjadi pembahasan bersama," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu 22 Oktober.

Mengenai pengamat Pemilu dari ASEAN, Dubes Arto mengatakan tidak ada informasi mengenai pengamat dari ASEAN. Namun, ada undangan kepada banyak negara untuk hadir

Lebih jauh Ia mengatakan, kenyataan di lapang memang menunjukkan junta militer Myanmar tidak siap menggelar Pemilu serentak.

"Nanti kita lihat bagaimana jalannya Pemilu. Posisi Indonesia, posisi ASEAN selama ini sesuai 5PC, pentingnya proses yang inklusif," tandasnya.

Lima Poin Konsensus (5PC) adalah keputusan yang diambil para Pemimpin ASEAN dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021 lalu. Itu berisikan, pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentikan kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus dan kunjungan utusan khusus.

Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Duta Besar Abdul Kadir Jailani menegaskan, implementasi efektif dari 5 PC merupakan hal yang terpenting.

"Yang terpenting buat kita adalah implementasi efektif 5 PC. Itu penting dan kita melihatnya sebagai kesatuan," tandas Dubes Kadir.

Lebih jauh dijelaskannya, Pemilu bukan satu-satunya tujuan strategis utama. Yang menjadi tujuan strategis utama adalah tercapainya solusi politik yang bersifat "Myanmar Led, Myanmar Owned".

"Sikap ASEAN atau sikap Indonesia paling tidak, kita akan melihat dengan konteks bagaimana itu berkontribusi dalam implementasi 5PC," tandasnya.

Diketahui, Myanmar sedianya akan menggelar Pemilu pada 28 Desember mendatang. Namun, Pemimpin Junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Rabu pekan lalu mengatakan, negaranya tidak dapat menyelenggarakan Pemilu secara serentak.

Ia mengatakan pemilihan sela akan menyusul di beberapa daerah, setelah terbentuknya pemerintahan militer yang baru, dikutip dari Anadolu.

Pemilu terakhir digelar di Myanmar pada November 2020, di mana Partai Liga Demokrasi Nasional (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemilihan.

Militer menuduh kemenangan itu diwarnai kecurangan, diikuti dengan kudeta militer yang menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.