Uni Eropa Rencanakan Empat Proyek Pertahanan Unggulan, Termasuk Sistem Anti-drone

JAKARTA - Komisi Eropa pada hari Kamis mengusulkan empat proyek pertahanan unggulan Eropa, termasuk sistem anti-drone dan rencana untuk memperkuat perbatasan timur, sebagai bagian dari upaya mempersiapkan benua tersebut untuk mempertahankan diri pada tahun 2030.

Proposal tersebut, dalam sebuah "peta jalan" kebijakan pertahanan, mencerminkan kekhawatiran yang dipicu oleh perang di Ukraina bahwa Rusia mungkin akan menyerang anggota Uni Eropa di tahun-tahun mendatang, dan seruan Presiden AS Donald Trump agar Eropa berbuat lebih banyak untuk keamanannya sendiri.

"Bahaya tidak akan hilang bahkan ketika perang di Ukraina berakhir. Jelas kita perlu memperkuat pertahanan kita terhadap Rusia," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas dalam konferensi pers bersama, melansir Reuters 17 Oktober.

Komisi mengatakan dua "unggulan" sangat mendesak - Inisiatif Pertahanan Drone Eropa, yang sebelumnya dikenal sebagai "tembok drone", dan Eastern Flank Watch, yang bertujuan untuk "memperkuat perbatasan timur Uni Eropa di darat, udara dan laut".

Komisi mengatakan kedua proyek tersebut diharapkan memiliki kapasitas awal pada akhir tahun depan. Proyek drone ini diharapkan beroperasi penuh setahun kemudian dan "pengawasan sayap" diperkirakan mencapai status tersebut pada akhir tahun 2028.

Komisi tersebut juga mengusulkan Perisai Udara Eropa, untuk mempertahankan diri dari rudal dan ancaman udara lainnya, serta Perisai Luar Angkasa Eropa, untuk melindungi aset dan layanan luar angkasa Eropa.

Para pemimpin dari 27 pemerintah negara anggota Uni Eropa akan memutuskan apakah akan mendukung proposal unggulan dan menyepakati siapa yang menjalankan proyek yang akan mendapatkan lampu hijau.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Denys Shmyhal memuji rencana tersebut sebagai "titik balik dalam pemikiran keamanan Eropa, sebuah rencana untuk menjaga perdamaian melalui kekuatan."

Dalam cuitannya di X Shmyhal mengatakan militer Ukraina "sekarang menjadi bagian integral dari keamanan kolektif Eropa."

Program unggulan ini merupakan ujian bagi ambisi Uni Eropa untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pertahanan Eropa – yang secara tradisional merupakan tanggung jawab pemerintah nasional dan aliansi militer NATO.

Para pejabat Komisi mengatakan proposal tersebut didasarkan pada target kapabilitas NATO sendiri dan bahwa pemerintah Uni Eropa akan menjadi penggerak dalam mengelola proyek-proyek tersebut.

Komisaris Pertahanan Eropa, Andrius Kubilius, menyebut peta jalan tersebut sebagai "rencana besar untuk pelaksanaan, dengan jadwal, tujuan, dan kewajiban pelaporan yang jelas".

"Itulah sebabnya kita dapat menyebut hari ini sebagai hari pelaksanaan - atau Hari-H untuk pelaksanaan," ujarnya.

Komisi belum menetapkan harga untuk proyek-proyek tersebut. Kubilus mengatakan, anggota Uni Eropa harus terlebih dahulu menyepakati detail proyek sebelum biayanya dapat diperkirakan.

Ia mengatakan negara-negara Uni Eropa dapat menggunakan anggaran pertahanan nasional, yang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan dana seperti skema pinjaman SAFE Uni Eropa senilai 150 miliar euro untuk proyek-proyek pertahanan, yang diluncurkan tahun ini.