UNIFIL Peringatkan Operasi di Lebanon Dapat Terdampak Pengurangan Pasukan Penjaga Perdamaian

JAKARTA - Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) telah memperingatkan operasinya dapat terganggu oleh keputusan PBB baru-baru ini untuk mengurangi personel penjaga perdamaian di seluruh dunia sebesar 25 persen, menyusul pemotongan dana Amerika Serikat untuk badan dunia tersebut.

Seorang pejabat senior PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada wartawan pekan lalu , ribuan pasukan penjaga perdamaian dapat ditarik dari titik-titik rawan terpencil selama beberapa bulan mendatang karena AS, donor terbesar PBB, menyesuaikan kontribusinya sesuai dengan agenda "America First" Presiden Donald Trump. UNIFIL mengonfirmasi laporan tersebut.

"UNIFIL masih mempelajari dampak kekurangan anggaran penjaga perdamaian terhadap misi kami di Lebanon selatan, tetapi kami tahu kami akan menghadapi beberapa keputusan sulit," kata juru bicara Kandice Ardiel kepada The National, seperti dikutip 15 Oktober.

"Saat ini kami sedang dalam proses menyelesaikan rencana kami, tetapi kami sudah tahu ini akan berdampak langsung pada kemampuan kami untuk sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas yang kami miliki," tambahnya.

Belum jelas berapa banyak pasukan penjaga perdamaian yang akan terdampak oleh pemotongan tersebut.

UNIFIL saat ini beranggotakan 10.800 personel militer dan sipil dari hampir 50 negara. Pada Bulan Agustus, Dewan Keamanan memutuskan untuk memperpanjang mandat pasukan tersebut hingga Desember 2026.

Washington adalah penyumbang dana penjaga perdamaian terbesar PBB, menyediakan lebih dari 26 persen dari total pendanaan, diikuti oleh Tiongkok, yang menyumbang hampir 24 persen.

AS sebelumnya diharapkan menyumbang 1,3 miliar dolar AS dari anggaran 5,4 miliar dolar AS untuk operasi penjaga perdamaian 2025–2026. Tetapi, Negeri Paman Sam telah memberi tahu PBB mereka hanya akan membayar sekitar setengahnya, 680 juta dolar AS.

Presiden Trump secara konsisten berargumen bahwa lembaga-lembaga internasional telah mengeksploitasi AS, yang menyebabkan keputusannya untuk mengurangi bantuan luar negeri secara signifikan.

Diketahui, UNIFIL didirikan pada tahun 1978 setelah invasi Israel ke Lebanon selatan. Mandat awalnya adalah untuk mengonfirmasi penarikan Israel, memulihkan perdamaian dan keamanan, serta membantu pemerintah Lebanon dalam membangun kembali otoritasnya di wilayah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, terutama setelah perang tahun 2006 antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, peran UNIFIL diperluas berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 untuk mencakup pemantauan penghentian permusuhan, dukungan bagi Angkatan Bersenjata Lebanon di Lebanon selatan, dan bantuan untuk memastikan wilayah antara Sungai Litani dan Blue Line, perbatasan yang ditetapkan PBB dengan Israel, tetap bebas dari personel bersenjata atau senjata ilegal.

Setelah perang 14 bulan antara Israel dan Hizbullah yang berakhir pada November 2024, UNIFIL telah membantu Pemerintah Lebanon untuk menegaskan kendali atas wilayah selatannya.

Berdasarkan gencatan senjata yang ditengahi AS, Hizbullah dan Israel sama-sama diwajibkan untuk mundur dari Lebanon selatan, sementara pasukan PBB dikerahkan di sana bersama militer Lebanon, sebagian untuk membantu membongkar infrastruktur Hizbullah.

Namun, Israel terus melancarkan serangan rutin di Lebanon terhadap apa yang disebutnya sebagai target Hizbullah, dan menempatkan pasukannya di lima lokasi yang dianggapnya penting secara strategis.

"Kami akan bekerja sama erat dengan otoritas Lebanon dan negara-negara penyumbang pasukan kami untuk menerapkan setiap perubahan yang diperlukan dengan cara yang seminimal mungkin mengganggu," jelas Ardiel.

"Kami juga akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan kami terus melaksanakan tugas-tugas terpenting kami berdasarkan Resolusi 1701," tandasnya.