Bagikan:

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis sedang mencari perdana menteri keenamnya dalam waktu kurang dari dua tahun. Dia berharap pilihan berikutnya dapat mengarahkan anggaran melalui legislatif yang terbelah oleh krisis.

Kantor Macron pada Rabu mengatakan presiden akan menunjuk perdana menteri baru dalam waktu 48 jam, setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang akan lengser mengadakan pembicaraan selama dua hari untuk mencari jalan keluar dari krisis politik terburuk Prancis dalam sejarah modern.

Dia mengaku sudah mengetahui ikhwal mayoritas anggota parlemen menentang penyelenggaraan pemilihan parlemen dadakan, bahwa ada jalan untuk mengesahkan anggaran pada akhir tahun, dan bahwa debat mengenai reformasi pensiun dapat diadakan.

Program reformasi pensiun Macron tahun 2023, yang secara bertahap menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun, merupakan salah satu kebijakan utama kepresidenannya. Anggota sayap kiri telah menyerukan agar undang-undang tersebut dicabut atau ditangguhkan.

Namun, pernyataan Lecornu, dan prospek perdana menteri baru, gagal mencapai kompromi di antara partai-partai yang berseteru, yang sebagian besar tetap berpegang pada pandangan mereka tentang bagaimana melanjutkannya.

Manuel Bompard, dari partai sayap kiri ekstrem France Unbowed (LFI), mengatakan debat mengenai pensiun telah berlangsung dan mendesak Macron untuk mengundurkan diri. Jordan Bardella, presiden partai sayap kanan ekstrem National Rally (RN), menegaskan kembali seruan partainya untuk mengadakan pemilihan parlemen baru.

Baik LFI maupun RN telah memboikot pembicaraan dengan perdana menteri.

Sementara Partai Sosialis mengatakan Macron harus menunjuk perdana menteri dari kubu kiri. Partai Republik, yang merupakan bagian dari pemerintahan yang akan berakhir masa jabatannya, mengatakan mereka tidak akan mendukung perdana menteri dari kubu kiri.

Krisis ini menyebabkan kekhawatiran di pasar keuangan, tetapi obligasi mempertahankan keuntungan dari hari sebelumnya karena optimisme Prancis dapat menghindari pemilihan parlemen dadakan dan menyepakati anggaran.