Demul Minta Warga Jabar Iuran Rp1.000 per Hari, Komisi II DPR: Meski Sukarela Kebijakannya Dipertimbangkan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul) dan kepala daerah lainnya untuk mempertimbangkan kebijakannya yang meminta iuran Rp1.000 per hari kepada warga. Meskipun, iuran tersebut bersifat sukarela.

"Sebenernya bukan soal Kang Dedi ya, siapapun gubernur, siapapun bupati, wali kota, tolong dipertimbangkan walaupun itu sifatnya kita suka rela untuk membuat kebijakan atau imbauan atau ajakan seperti itu," ujar Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober.

"Ini pernah terjadi juga dulu di Sumatera Barat kalau nggak salah," sambungnya.

Zulfikar menjelaskan, daerah termasuk negara dan masyarakat sudah mempunyai jalan yang bisa digunakan untuk menghasilkan sumber keuangan. Seperti pajak, retribusi, penerimaan negara bukan pajak, hibah, dan lain sebagainya.

"Dikelola saja dengan sebaik-baiknya, maksimalkan aja untuk membiayai urusan pemerintah karena kita lihat pengelolaan terhadap sumber keuangan yang sudah dibenarkan oleh undang-undang itu pun belum maksimal," kata Zulfikar.

"Presiden sendiri mengakui banyak yang bocor di penerimaan, banyak yang bocor di belanja," imbuh Legislator Golkar itu.

Oleh karena itu, pimpinan komisi yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri itu menyarankan agar lebih baik Pemda memperbaiki tata kelola penerimaan daerah dan memaksimalkan pendapatan, serta memaksimalkan penggunaannya.

"Insyaallah itu lebih diterima oleh masyarakat, lebih dimengerti oleh masyarakat, karena memang tugas pemerintah. Karena itulah tidak perlu menambah beban yang lain, sudah diberikan ruang untuk itu ya, manfaatkan betul apa yang sudah ada," jelas Zulfikar.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM selaku Gubernur Jawa Barat wacanakan kebijakan donasi Rp1.000 per hari untuk ASN di Jawa Barat. Program ini digagas untuk mewujudkan konsep warga bantu warga.

"Uang (iuran) Rp1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan," kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, mengutip ANTARA, Minggu 5 Oktober.

Nantinya RT/RW diproyeksikan memiliki kas yang bisa dipergunakan untuk membantu warga. Seperti halnya ketika ada warga yang hendak ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos, bisa datang ke RT untuk bantuan.

"Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai," ujarnya.

Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu. "Ini berhasil," katanya.

Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.