JAKARTA - Jaksa Georgia pada Senin mendakwa lima tokoh oposisi dengan tuduhan berupaya menggulingkan pemerintah, setelah demonstrasi pada Sabtu pekan lalu yang berujung pada bentrokan antara polisi dan demonstran.
Para pendukung oposisi Georgia berunjuk rasa di pusat kota Tbilisi pada Sabtu, dengan beberapa pemimpin menjanjikan "revolusi damai" pada hari pemilihan umum lokal yang diboikot oleh blok-blok oposisi terbesar.
Beberapa menit sebelum pemungutan suara ditutup, sekelompok kecil pengunjuk rasa berusaha merangsek ke istana presiden, sebelum akhirnya dihalau oleh polisi anti huru hara yang menggunakan gas air mata dan meriam air.
Dilansir Reuters, Senin, 6 Oktober, dakwaan terhadap kelima pria tersebut dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Sementara para pejabat mengatakan protes tersebut merupakan upaya untuk merebut kekuasaan.
Georgia telah diguncang protes selama lebih dari setahun, dengan para pendukung oposisi menuduh partai Impian Georgia yang berkuasa bersikap otoriter, dan berusaha menyeret negara itu, yang pernah menjadi salah satu negara penerus Uni Soviet yang paling pro-Barat, kembali ke Rusia, tuduhan yang dibantah Georgia.
BACA JUGA:
Gerakan protes telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, meskipun demonstrasi malam hari masih menutup Jalan Rustaveli di pusat kota Tbilisi.
Pada Oktober 2024, Mimpi Georgia meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen. Pihak oposisi mengatakan hasilnya curang; otoritas Georgia mengatakan pemilu berlangsung bebas dan adil.
Di bawah Mimpi Georgia, hubungan dengan negara-negara Barat memburuk.
Pada November, partai tersebut mengatakan akan membekukan perundingan aksesi Uni Eropa yang secara tiba-tiba menghentikan tujuan nasional yang telah lama digagas.
Mimpi Georgia menyatakan tidak pro-Rusia dan pada akhirnya ingin bergabung dengan Uni Eropa, sekaligus menjaga perdamaian dengan Moskow dan melestarikan apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai tradisional Kristen Ortodoks Georgia.
Partai ini secara luas dianggap dikendalikan oleh mantan perdana menteri miliarder Bidzina Ivanishvili, yang dikenai sanksi oleh AS atas apa yang mereka sebut sebagai promosi kepentingan Rusia.
