KPK Ingatkan Pengadaan Pesawat Baru Garuda Indonesia Harus Transparan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk transparan terkait pengadaan pesawat baru yang bekerja sama dengan Boeing.

Jangan sampai dugaan korupsi yang pernah terjadi di perusahaan pelat merah tersebut terulang.

Hal ini disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat berudiensi bersama jajaran petinggi Garuda Indonesia di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Oktober.

“Kita harus memastikan tidak mengulang kesalahan,” kata Setyo dalam keterangan resmi lembaga, Kamis, 2 Oktober.

Negosiasi Garuda Indonesia dengan Boeing yang merupakan pabrikan pesawat asal Amerika Serikat diketahui menghasilkan beberapa opsi pembelian. Nilai transaksi hingga mencapai 8,03 miliar dolar AS dan dibarengi perubahan kontrak lama (PA 2158), skema deposit hingga risiko tuntutan kreditur.

“Pengadaan sebesar ini harus transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan,” tegas Setyo.

Melengkapi Setyo, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyampaikan ada sejumlah risiko dalam pengadaan bernilai besar seperti permainan harga, manipulasi spesifikasi, konflik kepentingan, hingga potensi gratifikasi. Sehingga, komisi antirasuah akan melakukan monitoring secara berlapis agar setiap langkah sesuai aturan.

Senada, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo turut menekankan bahaya konflik kepentingan yang dapat melemahkan independensi pengambil keputusan.

“Perlunya payung hukum yang jelas serta rekomendasi mitigasi risiko agar transaksi tidak berujung masalah di kemudian hari,” ungkap dia.

Berbagai peringatan KPK akan dijalankan direksi Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan memastikan pihaknya berkomitmen melaksanakan seluruh proses bisnis sesuai aturan.

“Kami pastikan, setiap rupiah dalam pengadaan ini, dikelola secara bertanggung jawab. Kehadiran KPK memperkuat komitmen kami terhadap integritas,” pungkasnya.