Kebijakan Mudik Tak Konsisten, DPR: Kalau COVID-19 Melonjak Jangan Saling Menyalahkan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mengingatkan semua pihak, termasuk pemerintah, aparat dan masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur lebaran di seluruh wilayah Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, pemerintah, baik pusat atau daerah banyak mengeluarkan aturan yang tidak konsisten. Sehingga daripada harus saling melempar kesalahan, lebih baik bekerjasama mencegah penambahan kasus baru.

“Apabila ternyata benar kasus melonjak, saya harap kita tidak saling menyalahkan, karena semua pihak ada kontribusi kesalahan," ujar Sahroni di Jakarta, Minggu, 16 Mei, malam.

Selain kebijakan Pemerintah yang kurang konsisten, legislator dapil DKI Jakarta itu juga menyayangkan keputusan warga yang memilih mudik selama libur Idulfitri bulan ini. Padahal, pelarangan dan upaya pencegahan terus dilakukan aparat.

"Polisi juga sudah maksimal melakukan berbagai upaya seperti penyekatan, pemeriksaan, tes acak. Namun, memang pada akhirnya tidak bisa membendung lonjakan warga yang ingin mudik. Jadi, ini harus koreksi bagi kita semua,” kata politisi Partai NasDem itu.

Sebagaimana diketahui, Korlantas Polri memperketat pemeriksaan setiap kendaraan yang memasuki wilayah Jabodetabek pada arus balik lebaran 2021 dengan mendirikan 109 pos pemeriksaan untuk menggelar tes antigen secara acak yang bertujuan menekan kasus COVID-19.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono menyebutkan 72 orang reaktif COVID-19 dari jumlah sampel acak sebanyak 13.675 orang yang menjalani tes antigen pada sejumlah Pos Penyekatan di Indonesia.

"Random test yang dilaksanakan seluruh Indonesia sebanyak 13.675 hari ini, yang reaktif 72 orang,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Jakarta, Minggu, 16 Mei, malam.

Tag: dpr dilarang mudik mudik 2023 protokol kesehatan covid 19 nasdem