Komputer Loket Dicuri, Pelayanan Pembuatan KTP di Sorong Dihentikan
Pengumuman dihentikan sementara pelayanan dokumen kependudukan oleh Disdukcapil Kota Sorong yang ditempel di tembok kantor, Senin 17 Mei (Foto: Ernes Broning Kakisina/Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dihentikan untuk sementara waktu akibat seluruh komputer pelayanan dicuri maling.

Dilansir Antara, Senin, 17 Mei, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sorong, Senin, satu per satu masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan kembali pulang setelah membaca pengumuman yang ditempel oleh pihak Dinas pada tembok-tembok bangunan kantor.

Sehubungan dengan adanya insiden pencurian semua komputer pada loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, maka disampaikan kepada seluruh warga yang akan mengurus dokumen kependudukan untuk sementara waktu belum bisa dilayani sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

"Dan menunggu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Hanya bisa dilayani pengambilan dokumen kependudukan yang telah diurus pada minggu-minggu sebelumnya. Kami sangat mengharapkan pengertian dan kerjasama seluruh warga Kota Sorong untuk dapat memaklumi hal ini," demikian isi pengumuman yang ditempel di tembok-tembok bangunan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong.

Salah satu petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sorong, Yanes yang ditemui di halaman kantor mengatakan pengumuman ini dibuat oleh pihak dinas secara resmi agar diketahui masyarakat sebab komputer pelayanan dicuri maling pada saat libur lebaran.

Menurut dia, peristiwa komputer kantor tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dan diharapkan kepada masyarakat Kota Sorong agar memahami keadaan ini.

Warga Kota Sorong, Melly saat ditemui di halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mengurus dokumen kependudukan berharap kepada pemerintah daerah agar secepatnya mengatasi masalah ini sehingga pelayanan kembali berjalan seperti semula.