Hamas Tepis Jadi Penghalang Gencatan Senjata di Jalur Gaza

JAKARTA - Kelompok militan Palestina Hamas pada Hari Selasa menyambut baik hasil konferensi internasional solusi dua negara di New York, Amerika Serikat sebagai langkah maju menuju hak-hak Negara Palestina.

Di sisi lain, Hamas menepis dengan tegas tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal menghalangi gencatan senjata di wilayah kantong Palestina.

"Hamas tidak pernah menjadi penghalang untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pemerintah AS, para mediator, dan seluruh dunia tahu penjahat perang (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu adalah satu-satunya pihak yang menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, melansir Daily Sabah 24 September.

Sebelumnya, Presiden Trump dalam pidatonya di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York pada Hari Selasa mengatakan, Hamas menolak untuk membebaskan para sandera yang ditawan di Gaza atau menerima gencatan senjata.

Kelompok militan Palestina tersebut menyatakan, seruan pernyataan konferensi untuk gencatan senjata permanen, pertukaran tahanan, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, penarikan Israel dari Gaza, serta penghentian pembangunan permukiman dan perampasan tanah harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Hamas juga menyampaikan apresiasinya atas semua posisi internasional yang mendukung keadilan bagi rakyat Palestina, termasuk mengakhiri pendudukan Israel, mendirikan negara Palestina yang berdaulat penuh, dan menjamin hak kembali bagi para pengungsi.

Kelompok tersebut menegaskan kembali, mereka bersama dengan faksi-faksi Palestina lainnya, membentuk "gerakan pembebasan nasional", menekankan perlawanan bersenjata adalah hak yang sah menurut hukum internasional hingga pendudukan berakhir dan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya terwujud.

Sejak Hari Minggu, 11 negara - Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Luksemburg, Belgia, Andorra, Prancis, Malta, Monako, dan San Marino - telah secara resmi mengakui Negara Palestina. Sehingga, jumlah total pengakuan menjadi 159 dari 193 negara anggota PBB, menurut kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Gelombang pengakuan ini muncul lebih dari tiga dekade setelah mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat mendeklarasikan kenegaraan dari Aljazair pada tahun 1988.

Penyelidik PBB baru-baru ini menyimpulkan, Israel melakukan genosida di Gaza, tempat sekitar 65.344 tewas dan 166.795 lainnya luka-luka sejak agresi Israel 7 Oktober 2023.