Bagikan:

JAKARTA - Australia membuka kemungkinan warga negara (WN) Papua Nugini menjadi tentaranya dalam kesepakatan pertahanan yang rencananya diteken pada pekan ini. Perjanjian tersebut dipandang sebagai upaya untuk melawan pengaruh China yang meningkat di Pasifik.

Perjanjian pertahanan baru ini rencananya akan ditandatangani oleh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape pada Rabu di Port Moresby, sebagai bagian dari perayaan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini dari Australia.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menggambarkan ini adalah kesepakatan "bersejarah."

Ia mengatakan militer Australia terbuka menarik warga negara asing masuk dalam barisan militernya sejak tahun lalU, seperti WN dari Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat 

"Saat ini, kami mengatakan akan mengincar Pasifik," ujarnya kepada stasiun televisi nasional ABC, Senin 15 September, dikutip dari AFP.

"Perjanjian yang akan kami tandatangani dengan PNG mempertimbangkan hal ini," sambungnya.

"Masih banyak yang harus dilakukan untuk menempuh jalur itu, tetapi kami tentu tertarik pada bagaimana kami dapat merekrut warga Papua Nugini langsung ke ADF," tambah Marles, merujuk pada militer Australia.

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian keamanan menyeluruh yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2023.

Media Australia mengatakan bahwa kesepakatan ini akan memungkinkan warga negara Papua Nugini untuk bertugas di Angkatan Pertahanan Australia dengan gaji yang sama dengan anggota lainnya dan memulai jalur menuju kewarganegaraan.