Tiga Asosiasi Kompak Kawal Kehalalan Program MBG

JAKARTA – Tiga asosiasi pengusaha menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pentingnya jaminan kehalalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini datang dari Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI), dan Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (ASPRADAM).

Dalam konferensi pers di Telaga Senayan, Jakarta, Jumat 12 September malam, ketiga asosiasi menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pemangku kepentingan lainnya. Mereka berkomitmen menyediakan sarana makan yang higienis, aman, sesuai standar halal, dan mendukung kelancaran program MBG.

“Dukungan kami mencakup penyediaan food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal,” ujar Sekjen APMAKI, Ardy Susanto.

Ardy menyebut produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Kapasitas produksi industri nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta unit per bulan atau 100 juta unit per tahun. Angka ini dinilai cukup untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjamin kehalalan dan kualitas produk.

“Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan dari luar negeri. Kami pastikan semua produk sesuai rekomendasi MUI, SNI, dan kebutuhan BGN,” tegasnya.

Ketiga asosiasi juga menekankan pentingnya penggunaan produk asli dan bersertifikat. Menurut Ardy, industri nasional tidak mungkin berani memproduksi barang palsu atau menggunakan bahan SS 304 yang tidak sesuai spesifikasi. Hal ini sekaligus mencegah beredarnya produk abal-abal di pasaran.

“Dengan melibatkan produsen dalam negeri, kualitas peralatan makan dalam program MBG akan lebih terjamin dan masyarakat terlindungi,” kata Ardy.

Ketua Umum GAPEMBI, H. Alven Stony, menambahkan pihaknya siap mendukung penyediaan dapur yang higienis, sesuai standar gizi, serta patuh pada rekomendasi MUI. Ia juga mendorong kepala SPPG agar proaktif memastikan peralatan makan dan dapur yang digunakan bersertifikat halal.

Sementara itu, Ketua APMAKI, Alie Cendrawan, menyebut industri wadah makan di bawah organisasinya mampu memproduksi 8,5 juta set per bulan, dan siap meningkatkan kapasitas bila diperlukan. Dukungan serupa juga datang dari ASPRADAM yang memiliki kapasitas produksi 2 juta set per bulan, dengan kesiapan menambah fasilitas agar pasokan peralatan dapur tetap terjaga.

Program MBG sendiri memiliki skala besar dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025 dan 74,56 juta penerima manfaat pada 2026, tersebar di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp71 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada 2026, mayoritas untuk penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah dan kelompok rentan.

Dengan kebutuhan logistik yang masif, permintaan food tray dan peralatan makan dipastikan terus meningkat. “Kami, tiga asosiasi pengusaha bersama industri nasional, siap mengambil peran strategis dengan kapasitas produksi jutaan unit setiap bulan, agar program MBG berjalan efektif sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri,” pungkas Alie.