Idrus Marham: Reshuffle Kabinet Prabowo Utamakan Profesionalitas dan Kepentingan Rakyat

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk respons terhadap aspirasi rakyat. Ia menegaskan, reshuffle kabinet dilakukan secara bertahap dengan tujuan utama memperkuat kinerja pemerintahan.

“Saya kira, bukan saya kira ya, tetapi saya yakini, beliau pasti memberikan respons terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Tentu tidak mungkin dilaksanakan sekaligus, pasti bertahap,” ujar Idrus ditemui di Jakarta, Rabu 10 September.

Idrus menyebut, pada tahap awal Presiden Prabowo sudah merombak lima menteri. Ia memperkirakan masih ada evaluasi lanjutan, mengingat sejumlah posisi penting masih kosong, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

“Pada tahap awal ada lima orang. Pada tahap kedua nanti ada evaluasi terus-menerus. Karena Pak Prabowo telah berjanji, apabila menyangkut kepentingan rakyat apa pun harus kita lakukan,” tegasnya.

Menurut Idrus, perombakan kabinet bukan semata urusan politik, melainkan langkah memperbaiki kinerja pemerintahan agar lebih efektif menjawab tuntutan rakyat.

“Menteri-menteri muncul dari mana pun dia, apakah dari partai politik atau bukan partai politik, diorientasikan bahwa reshuffle itu dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat, masa depan rakyat yang lebih baik,” katanya.

Terkait isu Puteri Anetta Komarudin yang digadang-gadang menjadi calon Menpora menggantikan Dito Ariotedjo, Idrus mengakui adanya suara dari internal partai.

“Saya kira ada suara-suara seperti itu, ada mekanisme seperti itu, tapi semuanya tergantung kepada Pak Prabowo. Kalau misalnya di Kemenpora ada kader Golkar lagi, alhamdulillah. Tapi ini tantangan bagi Golkar untuk membuktikan punya kader terbaik,” jelasnya.

Namun, Idrus menegaskan kursi menteri tetap merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, pembagian tidak didasarkan pada sistem jatah partai, melainkan pada asas proporsionalitas dan profesionalitas.

“Ini bukan jatah-jatahan. Presiden punya pandangan jelas, dari proporsionalitas menjadi profesionalitas. Kami yakin Pak Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat. Beliau pasti mengambil langkah-langkah tegas demi kepentingan rakyat,” pungkas Idrus.