Bulog Gerakkan 7 Saluran Distribusi, Pastikan Beras Tersalurkan ke Masyarakat

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen pihaknya untuk mendistribusikan beras semaksimal mungkin kepada masyarakat. Menurut dia, saat ini Bulog telah menggerakkan tujuh saluran distribusi.

Pertama, Bulog bekerja sama dengan pengecer di seluruh pasar tradisional. Kedua, Bulog menyalurkan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Ketiga, kami salurkan melalui lembaga-lembaga pemerintah lainnya," ujar Rizal saat meninjau Gudang Beras Bulog DKI Jakarta & Banten di Jalan Pelepah Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 6 September.

Tak hanya lembaga pemerintah sipil, Bulog juga bersinergi dengan TNI/Polri untuk penugasan tersebut. Kelima, Bulog menyalurkan lewat outlet BUMN pangan, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), ID Food serta Pegadaian. Ada pula outlet binaan Bulog sendiri sebagai saluran keenam.

Saluran ketujuh yakni melalui ritel modern. Dia mengakui, penyaluran tidak bisa langsung merata ke seluruh daerah. Dibutuhkan bantuan berbagai pemangku kepentingan agar distribusi dapat menjangkau wilayah terpencil.

"Dan kami kemarin juga sudah melaksanakan gerakan pangan murah serentak dengan 7.000 titik tempat penjualan outlet itu. Alhamdulillah, ini berdampak luar biasa," katanya.

Adapun hingga hari ini, beras yang tersalurkan untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah menyentuh angka 327.718 ton. Menurut dia, capaian itu berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, BUMN maupun pihak lainnya.

Rizal menegaskan, sebagai BUMN pangan yang mendapat mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, Perum Bulog berkomitmen untuk terus memastikan beras yang dikelola dan disalurkan dalam kondisi terbaik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan nasional tetap terjaga.

Saat ini, Perum Bulog menguasai stok beras sebanyak 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri. Sisanya dipenuhi melalui pengadaan luar negeri atau impor berdasarkan penugasan pemerintah pada akhir 2024.