JAKARTA - Pemerintah Pusat bersama Perum Bulog mendistribusikan 4.633 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi di Papua Raya.
Adapun enam provinsi yang dimaksud yakni, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Penyaluran beras tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dan penyaluran besar-besaran beras SPHP.
Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman mengatakan ribuan ton beras didistribusikan ke seluruh wilayah Papua Raya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang terkendali.
Lebih lanjut, Amran bilang, Papua merupakan prioritas dalam stabilisasi pangan. Kata dia, SPHP bertujuan untuk menjaga harga di wilayah timur tetap stabil.
“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” kata Amran dalam keterangan resmi, Rabu, 10 Desember.
Sebagai dukungan pengamanan dan stabilisasi, Polda Papua menyalurkan 852 ton beras SPHP sebagai tahap awal dari total 2.700 ton beras yang akan disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah Papua Raya.
Adapun distribusi dilakukan hingga ke wilayah sulit, termasuk menggunakan pesawat pada daerah yang hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kesiapan armada dan infrastruktur logistik dalam mendukung operasi besar ini.
“Melalui kegiatan GPM serentak ini, Bulog memastikan beras SPHP tersalurkan cepat dan merata ke seluruh Papua Raya, termasuk daerah terpencil. Kami bekerja sama erat dengan Polri, TNI, Bapanas, serta pemerintah daerah,” ujarnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Rizal juga menegaskan kesiapan Bulog dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatera.
“Tidak ada lagi alasan tidak ada stok. Dengan gudang yang siap dan mekanisme cepat setelah permohonan kepala daerah ke Bapanas, Bulog langsung merespons kebutuhan darurat, sehingga masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan tepat waktu,” jelasnya.