Pemerintah Jerman Anggap Pengakuan Negara Palestina Kontraproduktif

JAKARTA - Juru bicara pemerintah Jerman mengatakan Berlin saat ini tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina. Alasannya hal itu akan merusak upaya apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang dinegosiasikan dengan Israel.

"Solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi tujuan kami, meskipun tampaknya masih jauh hari ini. Pengakuan Palestina kemungkinan besar akan datang di akhir proses tersebut dan keputusan seperti itu sekarang akan agak kontraproduktif," kata juru bicara itu dilansir Reuters, Jumat, 22 Agustus.

Negara-negara termasuk Australia, Inggris, Prancis dan Kanada baru-baru ini mengatakan mereka akan mengakui negara Palestina dengan syarat yang berbeda.

Ketegangan terbaru muncul terkait rencana Australia mengakui negara Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis kembali meluapkan kemarahannya terhadap Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese dengan menyebut rekam jejak Albanese tercoreng selamanya.

Hubungan diplomatik antara Australia dan Israel telah memburuk sejak pemerintahan Buruh sayap kiri-tengah Albanese pekan lalu mengumumkan akan mengakui negara Palestina secara bersyarat, menyusul langkah serupa yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Kanada.

Keputusan tersebut mendorong Netanyahu untuk ‘menyerang’ pribadi Albanese. PM Israel kembali mengecamnya dalam wawancara yang akan disiarkan di Sky News Australia.

"Saya pikir rekam jejaknya akan selamanya ternoda oleh kelemahan yang ia tunjukkan dalam menghadapi monster teroris Hamas ini," kata Netanyahu dilansir Reuters, Kamis, 21 Agustus.

Sebelumnya, Netanyahu menyebut Albanese sebagai politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia.

Albanese pada Rabu merespons santai kritik Netanyahu, dengan mengatakan ia tidak menanggapi hal ni secara pribadi. Albanese menegaskan dirinya memperlakukan para pemimpin negara lain dengan hormat.

Pekan lalu, Albanese mengatakan Perdana Menteri Israel "menyangkal" situasi kemanusiaan di Gaza, di mana PBB telah memperingatkan risiko kelaparan yang meluas dan tekanan internasional yang semakin meningkat agar Israel mengizinkan bantuan tanpa batas masuk ke wilayah tersebut.