Kanselir Merz Sebut Jerman Belum akan Mengakui Negara Palestina dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pada Hari Minggu, Berlin belum berniat mengakui negara Palestina yang merdeka "dalam waktu dekat," meskipun ada tekanan yang meningkat untuk mengubah pendiriannya terhadap kebijakan perang brutal dan pembersihan etnis Israel di Gaza.

"Yang penting sekarang adalah menerapkan rencana perdamaian ini selangkah demi selangkah, dan tidak seorang pun dari kita tahu hari ini apa hasilnya nanti," kata Kanselir Merz dalam jumpa pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem, melansir Daily Sabah dari Anadolu (8/12).

"Karena itu, pemerintah federal, tidak seperti negara-negara Eropa lainnya, telah menahan diri untuk tidak mengakui negara Palestina pada tahap awal ini. Kami juga tidak akan melakukannya dalam waktu dekat," lanjutnya.

"Pemerintah federal Jerman tetap berpendapat bahwa pengakuan negara Palestina seharusnya datang di akhir - bukan di awal - dari proses semacam itu (negosiasi perdamaian)," tambah Kanselir Merz.

Lebih jauh Pemimpin Jerman itu menegaskan kembali, "Solusi dua negara hanya dapat dicapai melalui negosiasi."

Kanselir Merz mengatakan, mereka sedang berupaya "menuju tujuan Timur Tengah yang baru" di mana negara Israel juga akan diakui.

"Kami yakin bahwa prospek pembentukan negara Palestina di samping Israel mungkin menawarkan prospek terbaik untuk masa depan ini," tambahnya.

Sebagai pendukung setia Israel selama genosida di Gaza, Pemerintah Jerman telah menghadapi kritik publik yang terus meningkat atas dukungan tanpa syaratnya terhadap Israel.

Pada Bulan Oktober lalu, hampir 200 intelektual, sarjana hukum, dan pakar kebijakan luar negeri mendesak pemerintah sayap kanan-tengah untuk mengakhiri kebijakan "kesetiaan buta" kepada Israel dan penindasan terhadap suara-suara pro-Palestina di negara tersebut.

Mereka menandatangani makalah kebijakan baru, yang mendesak perombakan total sikap pro-Israel Jerman, menyerukan keputusan yang berakar pada hukum internasional, alih-alih rasa bersalah historis.