AS Tidak akan Mengerahkan Pasukan Darat Tapi Mungkin Dukungan Udara untuk Kesepakatan Damai Ukraina

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Hari Selasa, Ia mengesampingkan kemungkinan menempatkan pasukan AS di Ukraina, tetapi mungkin memberikan dukungan udara sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia di negara itu.

Sehari setelah Presiden Trump menjanjikan jaminan keamanan untuk membantu mengakhiri perang pada pertemuan puncak luar biasa di Gedung Putih, jalan menuju perdamaian masih belum pasti karena AS dan sekutunya bersiap untuk menggodok dukungan militer apa saja yang mungkin termasuk untuk Ukraina.

"Dalam hal keamanan, (Eropa) bersedia menempatkan pasukan di darat. Kami bersedia membantu mereka dalam berbagai hal, terutama, mungkin, melalui udara," kata Presiden Trump dalam wawancara dengan program "Fox & Friends" di Fox News, kendati tidak menjelaskan lebih lanjut, melansir Reuters 20 Agustus.

Setelah pertemuan Hari Senin, Rusia melancarkan serangan udara terbesarnya dalam lebih dari sebulan di Ukraina. Presiden Trump kemudian mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin tidak ingin membuat kesepakatan.

"Kita akan mengetahui tentang Presiden Putin dalam beberapa minggu ke depan," ujarnya.

Sifat bantuan militer AS untuk Ukraina berdasarkan perjanjian damai masih belum jelas. Dukungan udara dapat berupa berbagai bentuk, seperti sistem pertahanan rudal atau jet tempur yang menegakkan zona larangan terbang.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi, dukungan udara AS merupakan "sebuah pilihan dan kemungkinan," tetapi, seperti Presiden Trump, ia tidak memberikan detail apa pun.

"Presiden telah secara tegas menyatakan pasukan AS tidak akan berada di darat di Ukraina, tetapi kami tentu dapat membantu dalam koordinasi dan mungkin memberikan jaminan keamanan lainnya kepada sekutu Eropa kami," ujarnya dalam jumpa pers.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji perundingan Gedung Putih sebagai "langkah maju yang besar" untuk mengakhiri konflik paling mematikan di Eropa dalam 80 tahun dan mempersiapkan pertemuan trilateral dengan Presiden Putin dan Presiden Trump. Hubungan hangat Presiden Zelensky dengan Presiden Trump sangat kontras dengan pertemuan mereka yang berakhir buruk di Ruang Oval pada Bulan Februari.

Terpisah, Presiden Trump membahas Budapest sebagai tempat pertemuan puncak yang melibatkan Presiden Zelensky dan Presiden Putin, dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban pada Hari Selasa, kata seorang pejabat Gedung Putih.

Istanbul, tempat delegasi Rusia dan Ukraina telah bertemu sebelumnya, juga telah disebutkan, kata seorang pejabat senior pemerintah.

Hungaria adalah salah satu dari sedikit tempat di Eropa yang dapat dikunjungi Presiden Putin tanpa takut ditangkap atas tuduhan International Criminal Court (ICC), karena PM Orban mempertahankan hubungan dekat dengan pemimpin Rusia tersebut. Belum jelas apakah Ukraina akan menerima Hongaria sebagai tempat pertemuan.

Selain itu, Swiss yang netral juga mengatakan akan siap menjadi tuan rumah bagi Presiden Putin untuk setiap perundingan damai, kata Menteri Luar Negeri Ignazio Cassis pada Hari Selasa.

Swiss merupakan penanda tangan ICC, tetapi Menlu Cassis mengatakan kepada penyiar nasional Swiss SRF, jika Presiden Putin datang untuk tujuan perdamaian, Swiss dapat menerimanya.

"Ini berkaitan dengan peran diplomatik kami, dengan Jenewa sebagai markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (Eropa)," kata Menlu Cassis.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang hadir dalam pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Zelensky dan pemimpin Eropa di Gedung Putih, mengusulkan Jenewa sebagai lokasi potensial untuk perundingan damai Ukraina antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky.

Diketahui, ICC mengeluarkan surat perintahnya pada tahun 2023, lebih dari setahun setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, menuduh Presiden Putin melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak dari Ukraina.

Rusia membantah tuduhan kejahatan perang dan Kremlin, yang tidak menandatangani perjanjian pendirian ICC, telah menolak surat perintah tersebut sebagai batal demi hukum.