JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung mendorong penerbitan municipal bond atau obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.
“DPD mengajak dan memfasilitasi pemda untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai solusi pembangunan yang mandiri dan tidak bergantung pada APBN,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu 17 Agustus 2025.
Menurut dia, banyak daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Potensi tersebut, dapat diwujudkan melalui pengelolaan aset daerah (underline asset) dan proyek bisnis produktif yang berkelanjutan. Dia mencontohkan, di sektor energi, daerah bisa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk memasok listrik yang bisa dikembangkan menjadi proyek bisnis yang menarik bagi investor.
Tamsil mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan regulasi yang mendukung penerbitan municipal bond, sehingga tidak ada hambatan mendasar dari sisi pasar maupun hukum. “Pasar untuk obligasi daerah sangat terbuka, dan regulasinya sudah tersedia. Ini adalah peluang besar bagi pemda untuk mengembangkan pembiayaan kreatif yang melibatkan publik,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Wakil Ketua DPD Bidang ekonomi dan Pembangunan ini menyatakan, dorongan penerbitan obligasi daerah ini sejalan dengan semangat kemandirian fiskal daerah yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, dengan obligasi daerah, pemda dapat mengelola proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, energi, atau pengelolaan sumber daya alam tanpa harus menunggu alokasi dana dari APBN.
Selain PLTA, lanjut Tamsil, sektor pariwisata, pertanian, dan pengelolaan limbah juga dapat menjadi proyek produktif yang menarik minat investor. Karena itu, pemda harus berani berinovasi, mengingat melalui pengelolaan aset yang baik dan proyek yang feasible, obligasi daerah bisa menjadi game changer dalam pembangunan daerah.
Dia menegaskan, DPD RI akan terus memfasilitasi pemda melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis untuk memastikan penerbitan obligasi daerah berjalan lancar. “Kami ingin pemda tidak hanya melihat obligasi daerah sebagai alternatif, tetapi sebagai strategi utama untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Tamsil Linrung.
