SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggelar rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng untuk membahas perkembangan situasi pascaaksi 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati.
Rapat tersebut bertujuan memastikan pelayanan pemerintahan, perekonomian, dan keamanan di Kabupaten Pati kembali berjalan normal. Mantan Kapolda Jateng ini mengungkapkan telah mengambil sejumlah langkah strategis, termasuk menerjunkan tim khusus guna memantau perkembangan situasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
“Dari Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sudah turun membantu, agar roda perekonomian dan investasi di Pati tetap berjalan. Kesra juga berkoordinasi lintas sektoral dengan tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas. Dinas Kesehatan pun diterjunkan untuk memastikan layanan kesehatan berjalan baik,” jelas Luthfi, Kamis 14 Agustus.
Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah dilakukan. “Tim dari Kemendagri sudah turun ke Pati, bahkan irjennya sudah datang ke sana,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Luthfi menegaskan peristiwa di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota agar lebih sigap memantau perkembangan situasi di wilayah masing-masing. Terkait desakan pemakzulan bupati, ia menyebut seluruh penyampaian aspirasi masyarakat sudah difasilitasi di DPRD Pati.
“Pembahasan sedang berjalan dan tinggal menunggu hasil. Paling lambat 60 hari akan diketahui. Ini adalah proses konstitusional yang harus transparan. Kewenangan ada di DPRD, bukan di Pemprov,” tegasnya.