Iran Bersedia Merundingkan Pembatasan Program Nuklir Asal Ada Pencabutan Sanksi

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri Majid Takht-e-Ravanchi mengatakan Iran terbuka untuk merundingkan kesepakatan yang saling menguntungkan, menerima pembatasan terbatas tertentu pada program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

Wamenlu Takht-e-Ravanchi mengatakan kepada Kyodo News, Iran menginginkan hasil yang memuaskan semua pihak, termasuk Amerika Serikat.

Namun, ia menekankan pengayaan uranium tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat dinegosiasikan bagi program nuklir Iran, menyebutnya sebagai elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apa pun.

"Iran dapat fleksibel mengenai kapasitas dan batasan pengayaan, tetapi tidak dapat sepakat untuk menghentikan pengayaan dalam keadaan apa pun karena hal itu penting, dan kita perlu mengandalkan diri kita sendiri, bukan pada janji-janji kosong," kata Wamenlu Takht-e-Ravanchi seperti dikutip dari IRNA 13 Agustus.

"Sederhana dan jelas: jika AS bersikeras pada nol pengayaan, maka kita tidak akan mencapai kesepakatan," tambahnya.

Mengenai masalah kompensasi, Wamenlu Takht-e-Ravanchi mencatat, hak Iran untuk menuntut ganti rugi sah, tetapi mengatakan topik tersebut bukan prasyarat untuk perundingan dan akan dibahas selama negosiasi.

Ia juga menegaskan, agar perundingan dapat berlanjut, "Washington harus menjamin mereka tidak akan menyerang Iran lagi jika negosiasi dilanjutkan."

Teheran dan Washington terlibat dalam negosiasi nuklir tidak langsung yang dimediasi oleh Oman, ketika Israel melancarkan agresi skala besar terhadap Iran pada 13 Juni.

Washington kemudian bergabung dengan mengebom tiga fasilitas nuklir utama Iran dengan dalih mencegah Iran dari apa yang diklaimnya sebagai pengembangan senjata nuklir pada 22 Juni.

Diketahui, Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Rusia, Inggris, Tiongkok, Amerika Serikat dan Prancis), Jerman dan Uni Eropa menyepakati Kesepakatan Nuklir (JCPOA) 2015.

Kesepakatan itu mengatur pencabutan sanksi terhadap Iran dengan imbalan Teheran membatasi program nuklirnya. Namun, Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump ketika itu memilih keluar dari kesepakatan pada tahun 2018 dan melanjutkan sanksi terhadap Iran.