Zelensky Dapat Dukungan Uni Eropa dan NATO Jelang Perundingan Trump-Putin Pekan Ini

JAKARTA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy meraih dukungan dari Uni Eropa dan NATO pada Hari Minggu, saat ia menggalang dukungan diplomatik menjelang KTT Rusia-AS minggu ini.

Dukungan itu sangat penting saat Kyiv khawatir Vladimir Putin dan Donald Trump akan mencoba mendikte persyaratan untuk mengakhiri perang 3,5 tahun tersebut.

Presiden Zelensky mengatakan, keputusan apa pun yang diambil tanpa Ukraina akan gagal dan tidak dapat dilaksanakan.

Pada Hari Sabtu, para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Finlandia, dan Komisi Eropa mengatakan solusi diplomatik apa pun harus melindungi kepentingan keamanan Ukraina dan Eropa.

"AS memiliki kekuatan untuk memaksa Rusia bernegosiasi secara serius," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas pada Hari Minggu, dilansir dari Reuters 11 Agustus.

"Setiap kesepakatan antara AS dan Rusia harus melibatkan Ukraina dan Uni Eropa, karena ini adalah masalah keamanan Ukraina dan seluruh Eropa," tandasnya, seraya mengatakan para menteri luar negeri Uni Eropa akan bertemu pada hari Senin untuk membahas langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Trump yang selama berminggu-minggu mengancam sanksi baru terhadap Rusia karena gagal menghentikan konflik, justru mengumumkan pada Jumat, Ia akan mengadakan KTT dengan Presiden Putin pada 15 Agustus di Alaska.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada Hari Sabtu, Presiden Trump terbuka untuk kehadiran Presiden Zelensky, tetapi persiapan saat ini masih untuk pertemuan bilateral dengan Putin.

Sedangkan Pemimpin Kremlin pekan lalu mengesampingkan kemungkinan bertemu Presiden Zelensky, dengan mengatakan persyaratan untuk pertemuan semacam itu "sayangnya masih jauh" dari terpenuhi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, mengatakan kepada jaringan berita ABC News, pertemuan puncak hari Jumat "akan menguji Presiden Putin, seberapa serius dia dalam mengakhiri perang yang mengerikan ini".

"Tentu saja, ini akan menyangkut jaminan keamanan, tetapi juga tentang kebutuhan mutlak untuk mengakui Ukraina menentukan masa depannya sendiri, Ukraina harus menjadi negara berdaulat, yang menentukan masa depan geopolitiknya sendiri," tandasnya.

Presiden Trump mengatakan kesepakatan potensial akan melibatkan "beberapa pertukaran wilayah demi keuntungan kedua belah pihak", sebuah pernyataan yang memperparah kekhawatiran Ukraina mereka mungkin menghadapi tekanan untuk menyerahkan lebih banyak wilayah.

Rusia, yang melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, kini menguasai hampir seperlima wilayah negara itu.

Sekjen Rutte mengatakan, kesepakatan damai di masa mendatang tidak dapat mencakup pengakuan hukum atas kendali Rusia atas wilayah Ukraina, meskipun mungkin mencakup pengakuan de facto.

Ia membandingkannya dengan situasi setelah Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat mengakui negara-negara Baltik yang terdiri dari Latvia, Lithuania, dan Estonia, secara de facto dikuasai oleh Uni Soviet, tetapi tidak mengakui aneksasi mereka secara hukum.

"Akhir perang harus adil, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang mendukung Ukraina dan rakyat kita hari ini," kata Presiden Zelensky Hari Minggu.

Seorang pejabat Eropa mengatakan Eropa telah mengajukan proposal balasan terhadap Presiden Trump, tetapi menolak memberikan detailnya. Di sisi lain, para pejabat Rusia menuduh Eropa mencoba menggagalkan upaya Presiden Trump untuk mengakhiri perang.

"Orang-orang bodoh Eropa berusaha mencegah upaya Amerika untuk membantu menyelesaikan konflik Ukraina," tulis mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev di media sosial pada Hari Minggu.