JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo, perlu membuktikan tuduhannya terkait dugaan adanya agenda politik besar di balik isu ijazah palsu dan wacana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Jamiluddin, tudingan itu terkesan tidak berdasar dan cenderung tendensius.
"Ada dua pertimbangan yang menguatkan hal itu. Pertama, isu ijazah palsu sebenarnya sudah mencuat saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Saat itu kekuatan politik Jokowi sangat besar, sehingga banyak elemen masyarakat memilih diam," kata Jamiluddin, Selasa, 16 Juli.
Setelah lengser, lanjutnya, kelompok yang mengangkat isu itu tak berubah. "Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," ujarnya.
Ia menambahkan, bila ada kekuatan besar yang bermain, seharusnya terlihat ada penggelembungan dukungan atau perubahan arah serangan. Namun faktanya, isu itu tetap disuarakan oleh kelompok yang sama.
"Kalau pun ada dukungan tambahan, itu lebih karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka hanya ikut mendukung, bukan bagian dari kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo sebagai pion untuk menjatuhkan Jokowi," katanya.
Jamiluddin juga menanggapi usulan pemakzulan Gibran yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI. Menurutnya, tuduhan bahwa purnawirawan dimanfaatkan kekuatan tertentu terlalu berlebihan.
"Sebagian besar purnawirawan itu sudah sepuh dan tak punya ambisi politik. Mereka ingin bangsa ini berjalan sesuai koridor hukum. Mereka juga punya integritas, dan tak mudah diperalat siapa pun," tegasnya.
Ia menilai, jika Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik wacana pemakzulan Gibran, maka justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap karakter para purnawirawan.
"Bagi mereka, masa depan bangsa jauh lebih penting. Sekecil apa pun ancaman terhadap negara akan mereka lawan. Jadi naif kalau ada anggapan mereka bisa disetir. Itu meremehkan integritas mereka," tambahnya.
Sebagai mantan presiden, kata Jamiluddin, Jokowi seharusnya menyampaikan tuduhan dengan disertai bukti. "Kalau hanya berdasarkan perasaan politik dan tidak disertai data, maka itu berpotensi memecah keutuhan bangsa," katanya.
Sebelumnya, dalam wawancara di Solo pada Senin, 14 Juli, Jokowi menyebut ada “agenda besar politik” yang tengah digerakkan untuk merusak reputasinya.
Ia menilai isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menurunkan citranya.
"Ini perasaan politik saya. Ada agenda besar untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," kata Jokowi.
BACA JUGA:
Namun begitu, Jokowi mengaku tak ambil pusing."Biasa-biasa aja lah," ujarnya santai.
