JAKARTA - Menteri Luar Negeri dari 27 anggota Uni Eropa (UE) harus mengambil langkah konkret untuk menekan Israel agar mengakhiri perangnya di Jalur Gaza, termasuk penangguhan ekspor senjata atau hubungan penelitian akademis, ujar diplomat senior Palestina.
"Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi pada Palestina dan genosida yang harus ditanggung Palestina, tetapi tentang Uni Eropa yang benar-benar menghormati komitmennya sendiri," kata Duta Besar Palestina untuk blok tersebut, Amal Jadou kepada The National, seperti dikutip 15 Juli.
"Jika para pemimpin benar-benar merasa puas untuk pulang dan menikmati liburan sementara sebuah bangsa dibunuh dan dibantai, saya pikir kita memiliki masalah nyata dengan kemanusiaan kita," lanjutnya.
Situasi di Jalur Gaza menjadi agenda utama pada pertemuan Uni Eropa - Timur Tengah Hari Selasa di Brussels, Belgia, pertemuan formal terakhir sebelum liburan musim panas.
Pertemuan digelar setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas mencapai kesepakatan dengan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan ke wilayah kantong yang diperangi tersebut pekan lalu.
Kesepakatan itu tercapai setelah Kallas mengedarkan dokumen delapan halaman pada 20 Juni yang menyatakan Israel telah melanggar kewajiban hak asasi manusianya di Gaza, menyusul permintaan peninjauan hubungan dengan Israel oleh mayoritas negara Uni Eropa.
Ini adalah pertemuan pertama antara Uni Eropa dan 10 negara mitra di kawasan ini dalam format baru yang bertujuan untuk merevitalisasi hubungan.
Hal ini akan diumumkan oleh Komisaris untuk Mediterania Dubravka Suica pada Bulan Oktober. Negara-negara Teluk akan diundang untuk bergabung dengan apa yang disebut Pakta Baru.
Pertemuan Hari Selasa akan didahului dengan jamuan makan malam yang melibatkan para menteri luar negeri Uni Eropa dan mitra mereka dari Palestina dan Israel sebagai bagian dari pertemuan tingkat menteri Uni Eropa-Negara-Negara Sekitar Selatan.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dan Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin direncanakan akan berada di ruangan yang sama tetapi tidak akan berbicara.
Isu-isu yang akan diangkat oleh Shahin meliputi tinjauan berkelanjutan mengenai hubungan antara Uni Eropa dan Israel, dan perlunya penerapan embargo penjualan senjata ke Israel, kata Jadou.
"Beliau di sini untuk membawa semua isu ini dari lapangan ke meja para menteri luar negeri," ungkapnya.
UE diketahui menyatakan keprihatinan atas blokade bantuan Israel selama berbulan-bulan dan pelanggaran gencatan senjata yang disepakati dengan Hamas pada Bulan Maret.
Beberapa hari kemudian, Kallas memulai diskusi dengan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, menambahkan jika hal itu tercapai, tidak akan ada tindakan yang diambil terhadap Israel.
Kesepakatan yang dicapai minggu lalu tersebut menjabarkan janji Israel tentang "peningkatan substansial" truk bantuan yang mengirimkan makanan dan pasokan lainnya, selain membuka lebih banyak titik penyeberangan perbatasan.
Hal ini seharusnya diberlakukan "dalam beberapa hari", tetapi lebih dari 30 warga Gaza tewas oleh Israel pada Hari Minggu saat mereka mencoba memperoleh bantuan.
"Kami tidak melihat adanya perbaikan yang cukup di lapangan," ujar Kallas pada Hari Senin.
Kurangnya jadwal yang jelas merupakan sinyal yang mengkhawatirkan, ujar Jadou.
"Kami menyambut baik setiap kesepakatan yang memungkinkan kebutuhan dasar warga Gaza terpenuhi," ujarnya.
"Namun, hal itu sangat bergantung pada kepatuhan Israel terhadap kesepakatan ini, dan kami telah menyaksikan Israel melanggar banyak kesepakatan sebelumnya," tandasnya.
Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) tidak boleh berperan, tambahnya, dan PBB harus dikembalikan sebagai penyalur bantuan utama.
Ketidakpedulian Uni Eropa terhadap Gaza dipicu oleh perpecahannya sendiri, dengan sejumlah negara, termasuk Jerman, menolak untuk bersikap kritis terhadap Israel karena peran historis negara tersebut dalam Perang Dunia II.
Hal ini mendorong beberapa negara untuk mengambil keputusan di tingkat nasional, seperti langkah Irlandia baru-baru ini untuk mematuhi pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menghentikan perdagangan dengan wilayah yang diduduki.
Bulan lalu, sembilan negara, yang dipimpin oleh Belgia, meminta Komisi Eropa untuk menganalisis dampak keputusan ICJ yang telah berusia satu tahun tersebut terhadap pasar bersama. Dalam surat kepada Kallas, mereka menunjukkan tidak ada tindak lanjut setelah pernyataan Komisi Uni Eropa yang dikeluarkan pada Bulan Januari yang menyatakan akan melakukannya.
"Perbedaan ini, menurut saya, akan memengaruhi cara masyarakat internasional memandang Uni Eropa dan posisinya, terutama dalam hubungan geopolitiknya dengan (Dunia) Selatan," kata Jadou.
"Kita melihat ketika ada konflik lain di Eropa, Uni Eropa mengambil sikap yang sangat tegas. Namun ketika konflik terjadi di luar Eropa, Uni Eropa ragu untuk mengambil langkah tegas," lanjutnya.
Pada saat yang sama, Uni Eropa merupakan penyumbang dana terbesar bagi Otoritas Palestina, dengan paket bantuan sebesar 1,6 miliar euro (1,75 miliar dolar AS) yang diumumkan pada Bulan April.
Uni Eropa memandang organisasi tersebut sebagai satu-satunya pilihan yang layak untuk menggantikan kekuasaan Hamas di Gaza meskipun telah menyerukan reformasi pemerintahan.
BACA JUGA:
"Kami berterima kasih kepada Uni Eropa atas langkah tersebut," ungkap Jadou.
"Saya juga berpendapat, Uni Eropa seharusnya tidak membatasi diri pada peran keuangan, tetapi pada peran politik yang lebih aktif sejalan dengan hukum internasional, nilai-nilai, dan prinsip-prinsipnya," tandasnya.
Jadou menambahkan, ia berharap lebih banyak negara Eropa akan mengakui kenegaraan Palestina, seiring Prancis dan Arab Saudi bersiap untuk menjadi ketua bersama konferensi PBB tentang solusi dua negara.
Diketahui, sejauh ini, 11 negara Uni Eropa telah mengakui Negara Palestina.
