JAKARTA - Kelompok aktivis Sudan mengatakan pada Hari Senin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang merupakan kelompok paramiliter telah menewaskan hampir 300 orang dalam serangan di Negara Bagian Kordofan Utara yang dimulai pada Hari Sabtu.
RSF telah memerangi tentara Sudan di wilayah tersebut, salah satu garis depan utama perang saudara yang telah berkecamuk sejak April 2023. Pihak tentara telah menguasai wilayah tengah dan timur negara itu dengan kuat, sementara RSF berupaya mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah barat, termasuk Kordofan Utara.
Kelompok hak asasi manusia Emergency Lawyers mengatakan, RSF menyerang beberapa desa pada hari Sabtu di sekitar kota Bara, yang dikuasai oleh paramiliter.
Di satu desa, Shag Alnom, lebih dari 200 orang tewas akibat pembakaran atau tembakan. Penyerangan di desa-desa lain menewaskan 38 warga sipil, kata mereka, sementara puluhan lainnya hilang, melansir Reuters 15 Juli.
Keesokan harinya, menurut kelompok tersebut, RSF menyerang desa Hilat Hamid dan menewaskan 46 orang, termasuk perempuan hamil dan anak-anak.
Lebih dari 3.400 orang terpaksa mengungsi akibat konflik di Sudan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Telah terbukti bahwa desa-desa yang menjadi sasaran ini benar-benar kosong dari sasaran militer, yang memperjelas sifat kriminal dari kejahatan ini yang dilakukan dengan mengabaikan sepenuhnya hukum humaniter internasional," kata kelompok tersebut, menyebut tanggung jawab berada di pimpinan RSF.
Amerika Serikat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menuduh RSF melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Tentaranya telah melakukan serangkaian penjarahan brutal di wilayah yang telah dikuasainya di seluruh negara itu. Pimpinan RSF mengatakan akan mengadili mereka yang terbukti bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
BACA JUGA:
Diketahui, perang saudara Sudan yang pecah pada tahun 2023 telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia, menyebabkan lebih dari separuh penduduk kelaparan dan menyebarkan penyakit termasuk kolera di seluruh negeri.
Di sisi lain, pengurangan anggaran bantuan global telah memperlama respons kemanusiaan warga yang membutuhkan.
