Jakarta Declaration Dorong Resolusi Kemanusiaan untuk Palestina dan Minoritas

JAKARTA - Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera memimpin sesi Pertemuan Komite Tetap Khusus Urusan Politik dan Hubungan Luar Negeri PUIC yang membahas dukungan terhadap Palestina dan kelompok minoritas, baik minoritas muslim maupun nonmuslim.

Mardani menjelaskan bahwa kesimpulan dari pembahasan pada sesi itu akan dibawa sebagai salah satu rekomendasi resolusi PUIC ke-19 yang akan diberi nama Jakarta Declaration.

"Jadi komite political and foreign affair ini adalah salah satu inti dari PUIC, kita bahas dari Palestina sampai minority," ujar Mardani kepada wartawan Rabu, 14 Mei.

"Yang Palestina ada tiga isu, tentang kondisi Palestina, tentang bantuan kepada Palestina dan juga negara-negara sekitarnya. Ada Jordan, ada Mesir, ada Lebanon yang juga terkena (dampak),” imbuh Mardani.

Selain soal Palestina, menurut Mardani, ada juga 10 resolusi tentang minority yang telah dibahas dengan seksama dalam forum PUIC ini.

“Alhamdulillah dijelaskan kondisinya, dibuatkan road mapnya dan apa langkah diplomasi yang dilakukan tadi. Spirit humanity-nya, kemanusiaan, spirit solidarity-nya sangat nampak dari semua perwakilan yang hadir," tutur Mardani.

Selain itu, lanjut Mardani, komite ini juga sepakat bahwa persoalan konflik seperti India-Pakistan akan diselesaikan dengan pendekatan diplomasi yang mengedepankan peacefully (perdamaian).

"Jangan mengedepankan pendekatan yang nanti justru membuat Chaos. Tadi ada cerita tentang Uighur, dibahas juga dan kita katakan China itu bukan sesuatu yang harus selalu dilawan, tapi kita paksa untuk China duduk bersama agar memberikan equal treatment pada saudara-saudara kita yang ada di Uighur," urainya.

"Ada juga cerita Boko Haram, itu melakukan teror terus-menerus kepada saudara kita yang non-muslim di Nigeria. Jadi tadi satu per satu diangkat, dan kita bahagia Indonesia menjadi tempat spirit of humanity and spirit of solidarity blossom up," lanjut Mardani.

Dalam forum diskusi yang digelar pada Selasa, 14 Mei, sore itu, Mardani melihat spirit humanity and solidaritas negara-negara yang hadir. "Tapi jangan sampai ini hanya menjadi spirit tapi harus ditransformasikan ke aksi kita. Bukan cuma untuk kelompok muslim tapi non-muslim yang menjadi minoritas. Kita harus ada aksi nyata,” kata Mardani kepada delegasi.

Mardani pun mengatakan PUIC diharapkan dapat terus menularkan semangat solidaritas dan persaudaraan kepada masyarakat dunia, khususnya bagi umat Islam yang tinggal di negara dengan mayoritas non-muslim yang terkadang muncul masalah Islamofobia. Termasuk juga bagi umat non-muslim yang tinggal di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti negara-negara OKI.

Menurut Mardani, cara pandang terhadap kaum terpinggirkan perlu diperbaiki dan menjadi resolusi yang berbasis kemanusiaan dan solidaritas.

"Islamofobia menjadi salah satu yang kita angkat, termasuk juga Kristenfobia dan lain-lain. Itu salah," tegasnya.

"Islamofobia itu salah, karena bukan hanya orang Islam korbannya, tapi cara pandangnya yang menganggap pihak lain itu lebih rendah, lebih lemah dan lebih buruk ketimbang kita, itu yang harus diperbaiki. Karena itu resolusi kita basisnya humanity, kemanusiaan dan solidarity," pungkas Mardani.

Pada kesempatan lain, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Verrell Bramasta dan Surya Utama (Uya Kuya) menjadi perwakilan Indonesia dalam salah satu sesi agenda Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau konferensi Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Keduanya mendorong aksi nyata solidaritas bagi Palestina.

Verrel Bramasta mengaku bangga Indonesia sebagai salah satu negara Islam terbesar di dunia mengedepankan prinsip-prinsip dasar Islam. Salah satu diwujudkan dengan menyelenggarakan Konferensi Persatuan Parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI atau PUIC ke-19 di Jakarta.

"Karena sesuai juga dengan forum kali ini, persatuan negara-negara Islam dan prinsip dasar bagi saya yaitu ikhtiar, tawakal dan juga istiqomah,” kata Verrell.

“Jadi niat kita adalah mendukung Palestina untuk segera mendapatkan kemerdekaan dan ini adalah usaha kita untuk ikhtiar tawakal dan istiqomah," sambungnya.

Menurut Verrell, salah satu kelebihan Indonesia yakni memiliki penduduk yang besar mencapai 240 juta jiwa, di mana negara ini memiliki kekuatan kolektif. DPR disebut dapat menyuarakan dukungan besar Indonesia kepada rakyat Palestina di forum yang bergengsi ini.

"Esensi dari parlemen itu kan dari kata parle, berbicara, jadi kita menyuarakan yang baik untuk forum seperti ini, dan sekarang di sosial media sebagai pilar kelima dari demokrasi kita menyuarakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina," jelas Verrell.

Sementara itu Surya Utama mengatakan, Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Sukarno.

"Ya memang apa yang kita lakukan sekarang, sikap kita konsisten sejak presiden pertama kita Bapak Sukarno yang memang mendukung kemerdekaan Palestina,” ungkap Surya Utama dalam kesempatan yang sama.

“Apa yang kita lakukan sekarang tetap konsisten dan kita bersama-sama solidaritas kita untuk tujuan akhirnya kemerdekaan Palestina," tambah Legislator yang juga bertugas di Komisi IX DPR tersebut.