Waka DPR Dorong Hardiknas Jadi Momen Perbaikan Ketimpangan Pendidikan Mulai SD Hingga Perguruan Tinggi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus menjadi momentum perbaikan kualitas pendidikan.

Menurutnya, pendidikan di tanah air masih menemui banyak problematika, salah satunya ketimpangan hak-hak pendidikan anak bangsa mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (PT).

"Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap 2 Mei harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali komitmen negara terhadap masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Jumat, 2 Mei.

Cucun pun menyoroti ketimpangan layanan pendidikan, termasuk dari sisi sarana prasarana dan fasilitas pendidikan di perkotaan yang jauh lebih layak serta memadai ketimbang di daerah.

“Dan ketimpangan ini terjadi bukan hanya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (T3), tapi juga di daerah-daerah yang tidak terlalu jauh dari ibu kota,” lanjut Cucun.

Salah satu contohnya seperti dialami oleh siswa-siswi SD Negeri 2 Sumengko, Blora, Jawa Tengah yang terpaksa belajar di ruang kelas yang rusak parah. Para siswa di sekolah itu belajar di ruang kelas dengan plafon rusak, genting pecah, dan beberapa tembok serta lantai terlihat retak. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan belum ada perbaikan sama sekali.

"Tentu ruang kelas seperti itu sangat membahayakan para siswa. Hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah, baik pusat maupun daerah,” jelas Cucun.

Politikus PKB ini menyinggung nasib sekolah-sekolah yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam kurun hampir satu dekade terakhir. Menurut Cucun, banyak dari sekolah-sekolah ini kini justru termarjinalkan karena tidak terintegrasi dengan kebijakan pendidikan nasional secara optimal.

"Tapi harapan mulai terlihat. Program Quick Wins Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) akan menjadi momentum penting untuk menuntaskan ketimpangan ini. Program tersebut akan memastikan bahwa tidak ada sekolah yang tertinggal hanya karena masalah koordinasi lintas kementerian. Ini akan segera tertangani," katanya.

Sementara di tingkat pendidikan tinggi, Cucun menyoroti soal ketimpangan fiskal yang mencolok antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL). Misalnya, PTN besar seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran (Unpad), atau Universitas Gajah Mada (UGM) yang memiliki jumlah mahasiswa puluhan ribu, namun alokasi anggarannya tidak sebanding dengan PTKL.

Cucun menyebut, PTKL yang memiliki mahasiswa jauh lebih sedikit justru menerima alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp 500 miliar per institusi. Menurutnya, ketimpangan ini mencederai prinsip keadilan fiskal dalam pendidikan tinggi. Karena hal itu, Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) PTKL guna mengkaji dan membenahi ketimpangan tersebut secara serius.

"Kita lihat jumlah mahasiswa PTN seperti UI, Unpad, UGM, mahasiswanya banyak, berapa anggaran yang disiapkan Mendikti? Tetapi PTKL, satu PTKL saja bisa (dapat anggaran) di atas Rp 500 M. Ini belum ada keadilan fiskal. Makanya Komisi X DPR bentuk panja PTKL," ungkap Cucun.

Cucun juga menyoroti masalah kesejahteraan guru serta dosen yang masih minim dan jauh dari rasa keadilan. Bahkan menurutnya, sebagian guru dan dosen honorer masih harus menelan pil pahit terkait ancaman kehilangan status dan dirumahkan akibat penataan tenaga Non-ASN oleh pemerintah.

"Padahal mereka yang berdiri di garda terdepan pendidikan. Tapi sampai sekarang, masih banyak guru honorer dan non-ASN yang belum memiliki kepastian status, upah yang layak, maupun akses pelatihan dan pengembangan diri," terang Waketum PKB tersebut.

Karena itu, Cucun mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan bantuan untuk guru honorer dan guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1, serta renovasi 10.440 sekolah.

"DPR mendukung segala upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan nasional serta kesejahteraan para tenaga pendidik, agar kualitas pendidikan Indonesia semakin baik ke depannya," kata Cucun.

Di momen Hardiknas 2025, Cucun juga menekankan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang harus menjadi prioritas ke depan. Sebab PAUD merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan.

“Tentunya ini harus menjadi kesadaran bersama, bahwa pendidikan anak usia dini tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Karena PAUD ini adalah masa-masa golden age anak sehingga kualitas pendidikan sangat penting untuk tumbuh kembang mereka,” kata Cucun.

Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga mendorong Pemerintah dan stakeholder pendidikan agar semakin memperhatikan urgensi pendidikan anak usia dini.

“Termasuk bagaimana nilai-nilai dan norma yang baik dapat mulai ditanamkan sejak PAUD ini sebagai bagian dari pendidikan karakter anak, sekaligus pelajaran untuk anak usia dini yang dapat mengasah bakat mereka,” katanya.

Cucun meminta Pemerintah meramu kebijakan sebaik mungkin untuk mengatasi masalah bullying dan kekerasan yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Ia juga mendorong agar pembinaan karakter bagi anak-anak bermasalah harus menggunakan pendekatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

“Kita harus memastikan sekolah menjadi lingkungan teraman dan ternyaman bagi anak-anak selain di rumahnya. Tak hanya sebagai tempat menimba ilmu, sekolah juga harus menjadi tempat yang dirasa seperti rumah teman yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi tak ada toleransi bagi kekerasan di sekolah,” ucap Cucun.

Di sisi lain, Cucun menyerukan agar seluruh elemen negara baik eksekutif, legislatif, hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama berkomitmen memperjuangkan pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, keadilan fiskal, dan kesejahteraan pendidik sebagai prasyarat mutlak agar bangsa ini benar- benar dapat mencerdaskan kehidupan rakyatnya secara merata.

"Kebijakan pendidikan harus benar-benar terukur outputnya. Kebijakan yang sudah pernah dilaksanakan oleh menteri-menteri terdahulu harus dilakukan evaluasi,” ungkap Cucun.

“Kalau bagus harus dilanjutkan, dan yang kurang optimal harus ada perubahan. Tapi perubahan kebijakannya juga harus dikaji secara matang," tambahnya.

Cucun juga berharap Hardiknas 2025 menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah hak semua rakyat Indonesia.

“Hardiknas adalah peringatan Hari Pendidikan yang menjadi milik kita bersama. Maka selamat Hari Pendidikan Nasional 2025 bagi kita semua. Semoga dengan kualitas pendidikan yang merata, Indonesia semakin banyak memiliki generasi penerus yang unggul,” pungkasnya.