Bagikan:

JAKARTA - Pemerintahan Donald Trump mempertimbangkan untuk mengeluarkan pembatasan perjalanan menyeluruh bagi warga negara dari puluhan negara sebagai bagian dari larangan baru.

Memo yang dilihat Reuters, mencantumkan total 41 negara yang dibagi menjadi tiga kelompok terpisah.

Kelompok pertama yang terdiri dari 10 negara, termasuk Afghanistan, Iran, Suriah, Kuba, dan Korea Utara, akan ditetapkan untuk penangguhan alias pencabutan visa penuh.

Pada kelompok kedua, lima negara -- Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar, dan Sudan Selatan -- akan menghadapi penangguhan sebagian yang akan berdampak pada visa turis dan pelajar serta visa imigran lainnya, dengan beberapa pengecualian.

Pada kelompok ketiga, total 26 negara yang mencakup Belarus, Pakistan, dan Turkmenistan antara lain akan dipertimbangkan untuk penangguhan sebagian penerbitan visa AS jika pemerintah mereka "tidak berupaya mengatasi kekurangan dalam waktu 60 hari", kata memo tersebut.

Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim memperingatkan mungkin ada perubahan pada daftar tersebut. Menurutnya daftar tersebut belum disetujui oleh pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

The New York Times pertama kali melaporkan daftar negara tersebut.

Langkah tersebut mengingatkan kembali pada larangan masa jabatan pertama Presiden Donald Trump terhadap pelancong dari tujuh negara mayoritas Muslim, kebijakan yang mengalami beberapa perubahan sebelum ditegakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018.

Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari yang mengharuskan pemeriksaan keamanan intensif terhadap setiap orang asing yang ingin masuk ke AS untuk mendeteksi ancaman keamanan nasional.

Perintah tersebut mengarahkan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara yang perjalanannya harus ditangguhkan sebagian atau seluruhnya sebelum tanggal 21 Maret karena "informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang."

Arahan Trump merupakan bagian dari tindakan keras terhadap imigrasi yang ia luncurkan di awal masa jabatan keduanya.

Ia memaparkan rencananya dalam pidatonya pada Oktober 2023, berjanji untuk membatasi orang-orang dari Jalur Gaza, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan "tempat mana pun yang mengancam keamanan kita."

Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.