Polemik FOLU Net Sink, Raja Juli Dinilai Mencontoh Presiden Prabowo

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dinilai tengah mempertontonkan praktik politik koncoisme dengan memasukkan 11 kader-kader PSI untuk mengisi jabatan di Operation Management Office Program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

“Sebenarnya bukan sesuatu yang aneh kalau Menhut memasukkan sebelas kader PSI untuk program FOLU Net Sink. Kan dimulai dari tingkat presiden dan wapres sudah begitu, hal yang sia-sia kalau kita optimistis menterinya tidak akan begitu,” ungkap pengamat politik Universitas Medan Area, Khairunnisa Lubis, Minggu 9 Maret 2025.

Seperti diketahui, penunjukan kader PSI di FOLU Net Sink 2030 tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234/2024. Kader-kader yang ditarik, semisal Andy Budiman yang menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat, Kokok Dirgantoro yang ditugaskan jadi anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon.

Program FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030, dengan kontribusi sektor pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan sebesar 17,2 persen.

Besaran gaji petinggi FOLU Net Sink 2030 tergolong fantastis. Dalam sebuah dokumen yang beredar di media sosial, terlihat gaji untuk pengarah atau penanggung jawab mencapai Rp50 juta per bulan. Gaji para ketua, baik ketua pelaksana maupun ketua harian, dipatok kisaran Rp30 juta per bulan. Anggota biasa mendapatkan Rp20 juta per bulan.

Menurut Nisah, sapaan akrab Khairunnisa, Raja Juli mencontoh pola bagi-bagi jabatan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk para pendukungnya di era Pilpres 2024, hingga menambah jumlah kementerian dan menciptakan lembaga-lembaga khusus.

Persoalannya adalah, tidak semua pendukung Prabowo ditempatkan di tempat yang tepat atau sesuai dengan kepakaran mereka. Di lain sisi, politik koncoisme jelas akan mengabaikan sistem meritokrasi yang berlandaskan kompetensi. “Politik bagi-bagi jabatan yang tidak sehat sudah jelas terjadi. Makanya, mau tidak mau kabinet harus digemukkan. Ini semacam pork barrel politics atau politik gentong babi,” tambah Nisah.

Dia mengungkapkan, politik koncoisme yang tengah dipraktikkan Raja Juli merupakan konsekuensi logis dari corak sistem politik dan elektoral di Indonesia. Meski pada akhirnya praktik tersebut cenderung mengabaikan kompetensi dan profesionalisme sehingga kementerian atau institusi dikelola dengan serampangan.

“Menurut saya, nyaris tidak ada profesionalisme. Karena semua level, dari menteri, hingga wakil menteri kemudian (kepala) badan itu adalah sekitar 90 persen lebih itu (pemimpinnya) adalah dari partai politik,” kata Nisah.